Opini

Politik BBM dan Dilema Jokowi

Jokowi dilema menaikan BBM Jokowi dilema menaikan BBM
Jika seorang politisi mengkhianati kepentingan rakyat, atau mengabaikan rasa keadilan masyarakat, tinggal menunggu waktu ia akan ditinggalkan konstituennya

--Sabam Sirait--

Tak heran memang bila Otto von Bismarck (1815-1898) mengatakan, bahwa politik adalah seni menciptakan peluang dan kemungkinan. Karena dalam politik, segala kemungkinan bisa terjadi. Hal yang sebelumnya dianggap tidak mungkin terjadi, toh nyatanya bisa terjadi.

Mungkin, karena itu pulalah muncul sebuah pameo yang mengatakan “tidak ada kawan dan lawan yang abadi, hanya kepentinganlah yang abadi. Sayangnya, dengan dalih tersebut, banyak pemimpin atau politisi yang seringkali memainkan isu-isu seputar kepentingan publik untuk kepentingan politiknya. Seperti terlihat dalam polemik kebijakan BBM bersubsidi, dijadikan komoditas politik yang tidak jelas hitam dan putihnya.

Kebijakan pengelolaan BBM bersubsidi memang seolah menjadi kabut misteri yang pekat. Seringkali membuat posisi para pengambil kebijakan menjadi sangat dilematis, terutama pasca tahun 1977 (ketika lifting minyak terus mengalami penurunan). Dalam konteks politik saat ini, Jokowi sepertinya berada dalam posisi yang dilematis tersebut. Karena bagaimana tidak, masih segar dalam ingatan bagaimana Jokowi, ketika masih menjabat walikota Solo begitu tegas menolak kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi. “Siapa pun atau seluruh rakyat jika ditanya tentang rencana kenaikan harga BBM pasti tidak mau, karena mereka inginnya yang murah,” begitu kata Jokowi (viva.co.id 27/3/2012).

Comment

TERPOPULER

Senin 13 Februari 2017 | 08:49 WIB

Senin 23 Januari 2017 | 09:24 WIB

Opini

Rabu 18 Januari 2017 | 11:12 WIB

Kamis 01 Desember 2016 | 20:37 WIB

COPYRIGHT © MONITORDAY.COM 2016 ALL RIGHTS RESERVED
Back to Top
counter hit xanga