Opini

Quo-Vadis Politik Mercu Suar Jokowi

Sukamta, Anggota Komisi I DPR RI dari PKS Sukamta, Anggota Komisi I DPR RI dari PKS
MONITORDAY.com- Satu tahun sudah pemerintahan Jokowi-JK berjalan. Pada awal-awal, pemerintahan ini disuguhi berbagai kegaduhan politik. Sebut saja kekacauan dalam pemilihan kepala kepolisian RI (Kapolri), pelemahan KPK, pemilihan jaksa agung, bahkan yang lebih miris adalah adanya menteri yang berani “menghina” presiden. Akibat ketidakharmonisan di kabinet dan kinerja yang tidak memuaskan, Jokowi akhirnya memandang perlu perombakan kabinet (reshuffle) di tahun pertama tersebut.

Pada awal-awal memerintah, Jokowi-JK tampak menjaga jarak dengan legislatif. Lembaga eksekutif seolah ingin mendelegitimasi kepemimpinan legislatif. Pemerintah ingin kerja sendiri tanpa melibatkan DPR, padahal itu tidak mungkin dilakukan karena segala program pemerintah harus mendapat persetujuan DPR. Komunikasi politik pemerintah saat itu dinilai kurang mencerminkan sosok kenegarawanan karena terkesan mau jalan sendiri. Kementerian dan lembaga-lembaga eksekutif dilarang memenuhi undangan rapat bersama DPR untuk membahas program-program pembangunan. Namun setelah ada kompromi dan musyawarah yang intensif antara koalisi merah putih (KMP) dan koalisi Indonesia hebat (KIH), pemerintah mulai membuka komunikasi dengan DPR.

Ternyata kegaduhan ini tidak hanya diciptakan pemerintah di lingkaran parlemen, tapi juga di tengah masyarakat. Hal ini terlihat dari cara pemerintah mengambil kebijakan. Disengaja atau tidak, setiap pemerintah ingin mengambil kebijakan, wacana dasar kebijakan yang akan dibahas di DPR digulirkan terlebih dahulu di tingkatan publik. Meski pernyataan rencana kebijakan tersebut tidak dari lisan Jokowi, namun partai pendukungnyalah yang mengemukakannya. Sehingga, terjadilah pro dan kontra di tengah masyarakat.

Kita tentu masih ingat isu kenaikan harga BBM yang berhembus kencang di awal pemerintahan.  Siakp pro dan kontra terjadi di tengah masyarakat, dan akhirnya Jokowi mengambil keputusan di saat-saat genting. Begitu juga saat Presiden Jokowi berniat menjadikan Budi Gunawan sebagai Kapolri. Rencana ini membuat kegaduhan yang pada akhirnya Jokowi membatalkan rencananya tersebut.

Pada prinsipnya, tidak salah bila model pengambilan kebijakan “diujicobakan” terlebih dahulu –jika tidak ingin disebut dibuat gaduh-- di masyarakat. Nah, setelah itu diambil keputusan sebagai jalan tengah. Dari sisi kebijakan publik, partisipasi masyarakat meningkat dan membuat mereka semakin sadar politik. Namun terkadang masyarakat tetap menjadi pihak yang dikorbankan dari sebuah kebijakan. Sejatinya Jokowi-JK sedang membangun sebuah sistem yang baru dan memperbaiki sistem yang lama. Ibaratnya pemerintah sedang merombak rumah yang lama dengan memugar pondasinya. Memugar inilah yang sulit karena perlu usaha untuk meminimalisir strategi salah urus.

Comment

TERPOPULER

Senin 13 Februari 2017 | 08:49 WIB

Senin 23 Januari 2017 | 09:24 WIB

Opini

Rabu 18 Januari 2017 | 11:12 WIB

Kamis 01 Desember 2016 | 20:37 WIB

COPYRIGHT © MONITORDAY.COM 2016 ALL RIGHTS RESERVED
Back to Top
counter hit xanga