Pemerintahan

Masyarakat Sipil Indonesia Minta Pemblokiran Situs Dilakukan Transparan

Ilustrasi gambar Ilustrasi gambar
Monitorday, Jakarta - Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Masyarakat Sipil Indonesia meminta pemerintah melakukan pemblokiran situs media online secara transparan serta mendapatkan restu dari badan independen seperti pengadilan terkait konten yang dapat disaring.

"Tindakan pemblokiran harus dilakukan transparan dan penentuan konten apa yang harus diblokir mesti dilakukan oleh otoritas pengadilan atau badan independen yang bebas pengaruh politik atau komersial," kata perwakilan Masyarakat Sipil Indonesia yakni Direktur Eksekutif Human Rights Working Group (HRWG) Rafendi Djamin dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (6/4).

Dia mengatakan pemerintah juga harus memberikan penjelasan dalam laman internet yang terkena dampak pemblokiran terkait alasan mengapa laman itu harus diblokir.

Menurut dia, LSM yang tergabung Masyarakat Sipil Indonesia yakni HRWG, The Wahid Institute, AMAN Indonesia, ELSAM, AJAR-Asia, dan Institute Titiaan Perdamaian, mengecam tindakan pemerintah yang memblokir situs media online tanpa prosedur dan proses yang jelas.

Pemblokiran situs online yang dilakukan pemerintah dan menuai polemik belakangan ini dinilai bertentangan dengan prinsip kebebasan internet dan berekspresi sebagaimana diatur dalam perundangan di Indonesia.

Comment

COPYRIGHT © MONITORDAY.COM 2016 ALL RIGHTS RESERVED
Back to Top
counter hit xanga