Opini

Suara Pembaca

Jadikan Amdal Syarat Mutlak Reklamasi Jakarta

Ilustrasi gambar; Reklamasi Teluk Jakarta Ilustrasi gambar; Reklamasi Teluk Jakarta
Abdi Suhardi (Warga Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara)

Reklamasi bukanlah hal tabu di Indonesia, sepanjang dilakukannya untuk memenuhi kepentingan publik dan produktif, reklamasi boleh dilakukan. Itulah sepenggal ungkapan menteri KKP Susi Pudjiastuti yang kini mendukung upaya perluasan daratan Jakarta dengan cara reklamasi di kawasan Pantai Utara Jakarta. “semua reklamasi itu boleh asal dampak lingkungannya sudah di antisipasi.” Ujar Bu Menteri KKP dalam artikel disalah satu media. Kamis, 12/11/2015.

Proyek reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta yang dilaksanakan pemerintah DKI Jakarta bersama rekan kerjanya, hingga kini masih menjadi perdebatan panjang di masyarakat Ibukota. Perdebatan itu ditengarai dari perselisihan paham antara sekelompok masyarakat pemerhati lingkungan dengan Pemprov DKI Jakarta. Keputusan Gubernur DKI terkait pemberian izin pelaksanaan reklamasi pulau G di teluk Jakarta, dinilai bertentangan dengan Undang-Undang dan hanya memperburuk lingkungan Pantai Utara Jakarta.

Jika kita tela’ah dan cermati, keputusan Gubernur DKI Jakarta tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G di Teluk Jakarta itu sebetulnya didasari pada landasan hukum yang kuat, sesuai peraturan perundang-undangan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Selain itu, saya juga menilai kekhawatiran sekelompok masyarakat pemerhati lingkungan terhadap akan dampak reklamasi itu sangatlah berlebihan. Pemerintah sudah mengantisipasi segala dampak negatif yang ditimbulkan dari pelaksanaan reklamasi, melalui perencanaan dan studi yang mendalam mengenai analisis dampak lingkungan (Amdal) yang dilakukan oleh para ahli dan pakar dari berbagai macam disiplin keilmuan. Sebab, jika kita pahami betul proses tahapan pemberian izin reklamasi di teluk Jakarta kepada PT. MWS itu sebetulnya tak semudah yang kita bayangkan. Semua ada persyaratan dan kajian mendalam sesuai prosedur hukum dan ketentuan UU yang berlaku.

Selain itu, sebelum pemerintah mengeluarkan izin pelaksanaan reklamasi, para calon pengembang proyek reklamasi itu harus melewati berbagai tahapan kajian. Antara lain, kajian thermodinamika, kajian detail engineering design (DED), kajian analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal), kajian rencana pengelolaan lingkungan (RKL), hingga kajian rencana pemantauan lingkungan (RPL), dan kajian-kajian teknis lainnya. Kajian-kajian tersebut dilakukan oleh tim independen yang berada di bawah koordinasi Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD).

Comment

TERPOPULER
COPYRIGHT © MONITORDAY.COM 2016 ALL RIGHTS RESERVED
Back to Top
counter hit xanga