Regional

Laporan:

Kasus RS Sumber Waras Mandeg, Puluhan Anggota DPRD DKI Geruduk Kantor KPK

Wakil Ketua DPRD DKI, Haji Lulung Wakil Ketua DPRD DKI, Haji Lulung
MONITORDAY.com, Jakarta - Sebanyak 50 orang anggota DPRD DKI Jakarta menyambangi kantor KPK, Rabu (17/2). Kedatangan mereka bertujuan menanyakan perkembangan penyelidikan kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras yang terkesan mandeg.

"Anggota Dewan sebanyak 50 orang akan datang ke KPK, ingin tanya kasusnya (pembelian laha RS Sumber Waras) sampai dimana?" kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham "Lulung" Lunggana. Menurutnya, kabar soal kasus pembelian lahan RS Sumber Waras itu sudah beralih sejak adanya isu penggusuran Kalijodo ramai di media. "Ada apa ini dengan Kalijodo? Buset, pemberitaannya kok gila, luar biasa. Makanya saya anggap Kalijodo itu pengalihan isu (RS) Sumber Waras," ujar dia.

Lulung pun berjanji, akan membawa bukti-bukti baru yang dianggapnya menguatkan dugaan bahwa Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) telah melakukan pembohongan publik terkait kasus itu. "Selama ini, Ahok selalu bilang pembelian lahan RS Sumber Waras ada di KUA-PPAS (kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara). Gue mau buktikan kalau Ahok berbohong," ucap Lulung.

Ia menilai, Ahok berbohong dengan menyebut bahwa usulan pembelian sebagian lahan RS Sumber Waras ada di KUA-PPAS Perubahan 2014. Diungkapkannya, alokasi anggaran Rp 800 miliar yang ada dalam APBD-P 2014 itu bukan untuk membeli sebagian lahan milik RS Sumber Waras, tetapi untuk membeli rumah sakit tersebut. "Tidak ada beli tanah dalam APBD-P. Yang dianggarkan Rp 800 miliar adalah pembelian RS Sumber Waras, tetapi yang dia beli cuma tanah," beber Lulung.

Pemprov DKI Jakarta diketahui hanya membeli sebagian lahan milik RS Sumber Waras. Lahan yang dibeli adalah yang menghadap ke Jalan Tomang Utara. Lahan tersebut dibeli dengan harga sekitar Rp 755 miliar. Lulung menilai, harga tersebut terlampau mahal. Ia menduga, hal itulah yang membuat pihak RS Sumber Waras bersedia tidak memasukkan bangunan yang ada di atas lahan sebagai obyek yang harus dibayarkan oleh Pemprov DKI.

Comment

COPYRIGHT © MONITORDAY.COM 2016 ALL RIGHTS RESERVED
Back to Top
counter hit xanga