Politik

Laporan:

Menkumham Terbitkan SK Muktamar Bandung, Kubu Djan Faridz Kecewa Berat

Sekjen PPP versi Muktamar Jakarta Dimyati Natakusumah Sekjen PPP versi Muktamar Jakarta Dimyati Natakusumah
MONITORDAY.com, Jakarta - Ternyata skenario Menkumham Yasonna Laoly membuat kegaduhan di internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) belum berakhir. Kini kegaduhan di internal partai berlambang Kabah itu memasuki babak baru.

Itu setelah, Menkumham mengeluarkan surat pengesahan buat kepengurusan PPP. Surat pengesahan itu berpotensi membuat internal PPP kembali gaduh karena Menkumham ternyata memperpanjang masa kepengurusan yang diketuai Suryaharma Ali atau SDA.

Sontak keputusan Menkumham itu menuai rekasi keras dari PPP hasil Muktamar Jakarta yang diketuai Djan Faridz. "Kami tidak tahu, ini Menkumham yang keliru atau memang disengaja. Putusan MA kan sudah putuskan kalau Muktamar Jakarta yang sah dan Muktamar Bandung itu sudah tidak relevan lagi," tandas Sekjen PPP hasil Muktamar Jakarta Dimyati Natakusuma, di Jakarta, Rabu (17/2). 

"Saya melihat politiknya Pak Yasonna (Menkumham) ini sangat kental. Seharusnya Muktamar Jakarta yang disahkan tapi malah Muktamar Bandung?," ucapnya.

Kubu Djan menganggap Yasonna melakukan perbuatan melanggar hukum. Langkah di meja hijau pun disiapkan.
"Tim hukum kami akan lakukan gugatan balik ke PTUN. Bahwa putusan itu melanggar UU dan konstitusi," ujar Dimyati. 

Comment

COPYRIGHT © MONITORDAY.COM 2016 ALL RIGHTS RESERVED
Back to Top
counter hit xanga