Opini

Oleh:

Korupsi Pegawai Pajak dan Patahnya Hipotesa Remunerasi Sri Mulyani

Defiyan Cori Defiyan Cori
Pandangan sebagian besar pegawai Bappenas atas kebijakan remunerasi inilah yang akhirnya menemukan bukti kesalahannya sejak Sri Mulyani mengajukannya pada DPR pada bulan Agustus 2007. Kami yang saat itu menjadi staf non struktural bidang ekonomi di Bappenas justru mengajukan usulan lain sebagai pilot project remunerasi yang lebih memungkinkan untuk tidak membebani anggaran negara dan meningkatkan kinerja birokrasi, yaitu melalui sistem kontrak dengan evaluasi kinerjanya berdasar pengalaman berbagai negara maju yang pernah kami ikuti, namun ditolak Sri Mulyani.

Dengan melihat berbagai kasus yang terjadi di jajaran birokrasi patut bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi atas kebijakan remureasi dan bahkan mempertimbangkan untuk dicabut, apalagi menambah beban anggaran negara dan tak akan berpengaruh pada kinerja dan penyimpangan yang terjadi di lingkungan pemerintahan karena akar masalahnya bukan pada tinggi dan rendahnya pendapatan, melainkan moral dan mentalitas birokrasi hal mana juga terjadi di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memperoleh gaji lebih baik.

*) Penulis Adalah Mantan Staf Non Struktural Bidan Ekonomi Bappenas dan Direktur Eksekutif Ekonomi Konstitusi

Comment

TERPOPULER

Senin 13 Februari 2017 | 08:49 WIB

Senin 23 Januari 2017 | 09:24 WIB

Opini

Rabu 18 Januari 2017 | 11:12 WIB

Kamis 01 Desember 2016 | 20:37 WIB

COPYRIGHT © MONITORDAY.COM 2016 ALL RIGHTS RESERVED
Back to Top
counter hit xanga