Opini

Oleh:

Mengganti Wakil, Bisakah?

Mulyadi Permana (Foto: istimewa) Mulyadi Permana (Foto: istimewa)
Perkara ganti-mengganti, ada juga yang maunya mengganti Pancasila dengan panca yang lain atau sapta atau dasa atau piagam lainnya. Tentu saja ini dilarang oleh UUD 1945, tapi mereka yang mau mengganti dibiarkan melenggang, malah unjuk kekuatan pakai massa. Kalau orang per orang mau mengganti Pancasila itu tidak soal, tapi kalau sudah terkoordinir dan punya organisasi solid, kok dibiarkan. Kalian orang yang pusing sendiri. Lihat sekarang, mereka yang tak sudi melihat garuda, mulai naik burung onta, selain bisa mematuk-matuk mangsa, pasir dan kerikil pun ditelan.

Mereka yang anti Pancasila berarti anti Republik Indonesia, anti demokrasi, anti keragaman, anti kebhinekaan yang sudah dibangun oleh pendiri bangsa dengan keringat darah dan diperjuangkan oleh seluruh rakyat dengan nyawa. Masa Bung Karno, Bung Hatta, Bung Yamin, Bung Maramis, (Bung) K.H. Wahid Hasyim dan Bung-Bung yang lain harus menangis di kuburnya, lantaran maha karyanya mau dibumihanguskan.

Pancasila itu sudah mulus sejak lahirnya saat pidato Bung Karno 1 Juni 1945, 71 tahun lalu, mudah-mudahan sampai hari kiamat. Begini nasihat Mahbub Djunaidi, "Pancasila itu utuh lagi mulus, bukan saja sebagai dasar negara, melainkan satu ideologi, melainkan satu filsafat, satu Weltanschauung, satu Lebensanschauung, satu moral, satu tata pergaulan hidup, satu alat pemersatu, satu pedoman praktis buat bertindak, satu ide besar, yang lebih dulu muncul daripada piagam perdamaian San Fransisco 26 Juni 1945, yang tidak langsung berpangkal pada Deklarasi Kemerdekaan AS maupun Manifesto Komunis, karena dia pada hakikatnya intisari dari peradaban Indonesia selama 2000 tahun. Saking yakin sempurnanya, sampai-sampai pernah ditawarkan sebagai dasar Piagam PBB di tahun 1960 karena dianggap dalam banyak hal piagam yang ada tidak lagi mencerminkan kenyataan yang berkembang."

Akbar, anak ingusan yang kuliah di kampus Muhammadiyah itu bilang, "HTI, FPI dan ormas-ormas anti pancasila itu harus dibubarkan, biar tak mengacau di Republik yang majemuk nan damai ini. Kalau dibiarkan terus ada dan berkembang, mereka bakal merongrong NKRI." Bagaimana caranya, tanya saya. Siapa yang punya kuasa membubarkan, tanya saya. "Caranya pakai aturan dong! Tak bisa kau seenaknya mau bubarkan ormas, ada aturan, ada tahapan-tahapan, prosesnya juga panjang dalam UU No 17 tahun 2013 itu, tak mudah kau penuhi kalau kau tak niat," jawab Ipul mahasiswa hukum tingkat akhir.

Bung, negara ini punya aturan, jangan kau labrak demi kepentinganmu dan golonganmu. Perlu pikiran supaya negara aman, pemerintah tenang, rakyat berjaya. Wakil-wakil itu tak boleh besar kepala, mentang-mentang bisa jadi pimpinan kalau sewaktu-waktu kepalanya nyungsep. Pun ormas-ormas itu tak boleh suka-suka, mentang-mentang punya massa. Bisa?

Comment

TERPOPULER
COPYRIGHT © MONITORDAY.COM 2016 ALL RIGHTS RESERVED
Back to Top
counter hit xanga