Global

Ambil Posisi Abstain untuk Resolusi PBB soal Hukuman Mati, Indonesia Raup Pujian

Suasana sidang PBB/ilustrasi gambar Suasana sidang PBB/ilustrasi gambar
MONITORDAY.com, Jakarta - Human Rights Working Group (HRWG) mengapresiasi sikap pemerintah Indonesia yang bersama dengan 31 negara lain di PBB mengambil posisi abstain untuk Resolusi PBB (A/RES/71/187) tentang Moratorium Penggunaan Hukuman Mati dalam Sidang Umum PBB di New York kemarin. Indonesia menjaga posisi sebagai negara abstentionts setelah empat tahun yang lalu mengubah dari posisi menolak resolusi. Sementara, 117 negara setuju isi resolusi dan 40 negara lainnya menolak resolusi. 

Apresiasi sikap pemerintah Indonesia di tingkat internasional ini, mengingat situasi yang berbeda dengan dinamika politik nasional yang masih gencar menerapkan hukuman mati. Tercatat, 18 orang dieksekusi dalam tiga gelombang pada tahun 2015 dan 2016 untuk kasus kejahatan narkotika.

HRWG bersama dengan Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia untuk Penghapusan Hukuman Mati (Koalisi Hati) telah mengirimkan surat pada 17 November 2016 kepada Pemerintah Indonesia untuk meneruskan sikap tersebut pada Resolusi tahun 2016.

"Bukan hanya sebagai suatu komitmen Pemerintah Indonesia sebagai Negara yang demokratis dan menghormati hak asasi manusia, sikap tersebut kami pandang sebagai jalan tengah bagi situasi hukuman mati di Indonesia saat ini, seperti proses pembahasan KUHP di DPR yang mengarahkan pada hukuman mati sebagai hukuman alternatif," kata Direktur Eksekutif HRWG Muhammad Hafiz di Jakarta, Rabu (28/12).

HRWG menilai, Pemerintah Indonesia harus melanjutkan peranan signifikannya dalam membangun kesepahaman di antara negara-negara yang mendukung maupun menolak Resolusi tersebut, dengan tetap menegaskan prinsip rule of law dan penegakan hukum yang fair, serta memperkuat adanya safeguard dalam proses peradilan, penegakan hukum dan pelaksanaan hukuman mati.

Comment

TERPOPULER
COPYRIGHT © MONITORDAY.COM 2016 ALL RIGHTS RESERVED
Back to Top
counter hit xanga