Sosial Dan Budaya

Laporan:

Menjamur Media Radikal, Khatib Aam PBNU: Harus Ditindak Tegas

Ilustrasi: Radikalisme Ilustrasi: Radikalisme
MONITORDAY.com, Jakarta - Akhir tahun 2016, Kementrian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) memblokir 11 situs yang dianggap mengandung konten SARA. Langkah itu dinilai tepat untuk mengantisipasi semakin banyaknya ujaran kebencian dan kekerasan, serta berita hoax yang sangat mengganggu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. 

Selain memblokir, pemerintah diharapkan bisa menegakkan hukum secara tegas terhadap media-media tersebut. "Kita ini sebenarnya agak telat dalam menegakkan law enforcement terkait media-media radikal itu. Dari dulu sampai sekarang, kita masih mau tawar menawar dengan mereka, yang jelas-jelas mempunyi itikad jelek dan melawan hukum dengan metnyebarkan kebencian dan kekerasan, baik dalam tulisan, gambar, maupun video.  Intinya, harus ada law enforcement yang jelas terhadap media-media radikal di internet," ungkap Khabit Aam PBNU KH Yahya Cholil Staquf di Jakarta, Rabu (4/1).

Selama ini, lanjut Yahya Staquf, NU diminta atau tidak sudah aktif memberikan pelaporan ke Kemenkominfo dan kepolisian tentang situs-situs berbahaya tersebut. Akibatnya, NU selalu jadi sasaran serangan propaganda kebencian itu. Selain itu, NU juga turun dan bertabayyun untuk menenangkan warga agar tidak terpengaruh atau bahkan marah menanggapi ujaran kebencian tersebut.

Mantan jurubicara Presiden Gus Dur ini membantah dengan tegas sinyalemen bahwa situs yang diblokir itu adalah situs-situs islam. Menurutnya, sinyalemen itu salah besar karena langkah urusan pemblokiran itu konteknya bukan agama, tapi tentang pelanggaran dan ujaran kebencian.

"Ini bukan soal Islam atau tidak Islam, tapi ini soal melanggar hukum atau tidak, melawan konstitusi atau tidak. Islam, kalau melawan hukum, ya harus ditindak, apapun alasannya. Begitu juga bukan islam, kalau melanggar, harus ditindak tegas. Kalau berdebat tentang islam, silakan berdebat, tapi tidak boleh melawan hukum dan konstitusi. Kita ini negara yang berdasarkan konstitusi bukan berdasarkan golongan atau orang," jelas Yahya Staquf.

Comment

TERPOPULER
01
COPYRIGHT © MONITORDAY.COM 2016 ALL RIGHTS RESERVED
Back to Top
counter hit xanga