Hukum

Bupati Klaten Kena OTT, KPK Sebut Modus Jual Beli Jabatan Di Pemda Sudah 'Lumrah'

Petugas KPK Menunjukan Barang Bukti uang Hasil OTT Bupati Klaten. (pojoksatu.id) Petugas KPK Menunjukan Barang Bukti uang Hasil OTT Bupati Klaten. (pojoksatu.id)
MONITORDAY.com, Jakarta- Tertangkapnya Bupati Klaten Sri Hartini dalam operasi tangkap tangan (OTT), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)pun berupaya membongkar kasus jual beli jabatan di tingkat pemerintah daerah.

Kasus itu diyakini tak hanya terjadi di Kabupaten Klaten, tapi meliputi daerah lain. Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengungkapkan, modus jual beli jabatan di setiap daerah tak jauh berbeda dengan yang dilakukan Bupati Klaten Sri Hartini.

Hanya saja, imbuhnya, pejabat yang ingin meraih promosi jabatan lebih tinggi harus menyetor sejumlah uang. Makin tinggi jabatan yang diinginkan, kian tinggi pula uang yang disetorkan kepada kepala daerah.

"Menurut informasi yang diterima KPK, (perdagangan jabatan) banyak terjadi di setiap level dan modusnya hampir sama," kata Syarif saat dikonfirmasi, Jumat (6/1). Syarif mengaku bukan perkara mudah membongkar praktik jual-beli jabatan. 

Kerap kali pihak pemberi maupun pihak penerima suap saling menutupi kejahatan masing-masing. "Sulit mencari bukti solid karena 'pembeli' jabatan dengan pejabat yang menjanjikan jabatan saling menutupi," ujar eks Lektor Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar itu.

Comment

TERPOPULER
COPYRIGHT © MONITORDAY.COM 2016 ALL RIGHTS RESERVED
Back to Top
counter hit xanga