Pendidikan

Laporan:

JPPI Nilai Alih Wewenang SMA/SMK ke Provinsi Rawan Pungli

Salah Satu Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Jakarta Salah Satu Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Jakarta
MONITORDAY.com, Jakarta - Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, terdapat pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Salah satunya adalah pembagian urusan bidang pendidikan. Kini, SMA/SMK tak lagi menjadi wewenang kab/kota, tapi diambil alih oleh pemerintah provinsi.

Menanggapi hal tersebut, Nailul Faruq, Koordinator Advokasi Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), berharap agar semua penanganannya bisa lebih baik, jangan sampai carut-marut, karena jika penanganannya ternyata tidak bagus, maka akan berimbas terhadap peningkatan kualitas pendidikan.

"iperlukan evaluasi yang matang untuk mengelola jenjang SMA/SMK karena jenjang pendidikan ini yang menentukan kualitas peserta didik untuk melanjutkan ke perguruan tinggi," katanya, melalui rilis yang diterima Monitorday.com

Selain itu, Nailul melihat ada beberapa masalah yang akan timbul dalam alih wewenang ini. Pertama, adanya dugaan pungutan liar di SMA/SMK. Banyak wali murid yang sudah mulai khawatir adanya perbedaan kebijakan antara SMA/SMK yang dulu dan sekarang.

"Banyak kab/kota yang sudah menggratiskan SMA/SMK. Sekarang mereka resah, karena kabarnya ada provinsi yang membolehkan menarik iuran dan SPP untuk menutupi kekurangan anggaran untuk pendidikan," terangnya.

Comment

TERPOPULER
01
COPYRIGHT © MONITORDAY.COM 2016 ALL RIGHTS RESERVED
Back to Top
counter hit xanga