Pendidikan

Laporan:

JPPI Nilai Alih Wewenang SMA/SMK ke Provinsi Rawan Pungli

Salah Satu Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Jakarta Salah Satu Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Jakarta
Kedua, naiknya angka putus sekolah. Pemerintah saat ini masih belum ada komitmen yang jelas soal wajib belajar 12 tahun. Akibatnya, angka putus sekolah didominasi tidak mampunya lulusan SMP melanjutkan ke jenjang SMA. Pemerintah daerah hanya menganggarkan wajar 9 tahun, sekolah hanya sampai SMP. Karena adanya kendala biaya, masih cukup banyak mereka yang putus sekolah. Alih wewenang ini tidak menjawab kebutuhan wajar 12 tahun, tapi hanya peralihan wewenang yang justru menimbulkan masalah baru.

Ketiga, status guru honorer tidak menentu. Banyak guru honorer yang diangkat oleh pemeirntah Kab/Kota. Dengan beralihnya wewenang, mereka bisa jadi akan digeser oleh guru-guru honorer baru yang mengantongi SK pemprov. Kekhawatiran ini sudah banyak terjadi di beberapa daerah berdasarkan laporan pengaduan yang diterima JPPI. Karena itu, pemprov tidak boleh hanya sibuk dengan alih wewenang sekolahnya, tapi juga memperhatikan segala hal yang terkait dengan kependidikan.  

Karena itu, menurutnya, kebijakan ini tidak akan membuat perubahan banyak hal. Kalau mau memperbaiki kualitas dan juga akses ke jenjang SMA/SMK, pemerintah pusat harusnya membuat kebijakan yang mampu mendorong akses anak-anak untuk ke jenjang SMA/SMK dengan mudah dan berkualitas, bukan malah membebani dengan aturan dan manajemen pengelolaan yang baru tapi tidak berkontribusi pada peningkatan akses dan kualitas.

Comment

TERPOPULER
COPYRIGHT © MONITORDAY.COM 2016 ALL RIGHTS RESERVED
Back to Top
counter hit xanga