Humas BPJS Kesehatan Tegaskan Urun Biaya BPJS Belum Diberlakukan

Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 51/2018 tentang Pengenaan Urun Biaya dan Selisih Bayar dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) belum resmi diberlakukan.  

Humas BPJS Kesehatan Tegaskan Urun Biaya BPJS Belum Diberlakukan

MONITORDAY.COM - Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 51/2018 tentang Pengenaan Urun Biaya dan Selisih Bayar dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) belum resmi diberlakukan.  

Hal itu diungkapkan oleh Humas BPJS Kesehatan Iqbal Anas Ma’ruf seusai melangsungkan pertemuan tertutup dengan Pimpinan DPR RI, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/1/19). 

"Jadi urun biaya dan lain-lain memang itu bagian dari regulasi yang sudah ditetapkan tetapi pemberlakuannya belum," kata Iqbal. 

Sebab, lanjut Iqbal, Permenkes 51/2018 itu masih dalam proses karena mekanisme penerapannya harus menyesuaikan UU 40 tahun 2004 tentang SJSN. 

"Jadi masyarakat tidak perlu resah kalau ada urun biaya dan lain-lain. Jadi urun biaya tidak diberlakukan untuk penerima bantuan iuran," jelas Iqbal.

Iuran BPJS, kata Iqbal sudah ditetapkan berdasarkan peraturan yang ada, hanya saja belum bisa diterapkan. Sebab, hal itu sudah diklarifikasi oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes). 

"Jadi jangan sampai terjadi disinformasi bahwa urun biaya sudah dilakukan, padahal Kemenkes telah memberikan klarifikasi untuk urun biaya memang belum diberlakukan," kata Iqbal. 

Ditambahkan Iqbal, kalau pun iuran BPJS nantinya akan ditetapkan maka besaran iuran yang ditetapkan akan menyesuaikan Permenkes 51/2018 itu sendiri. 

"Kalau kita lihat Permenkes 51 itu besarannya tidak terlalu besar di rumah kelas c dan d hanya 10 ribu kelas a dan b 20 ribu," tukasnya.