LP3ES: Indonesia Alami Krisis Suara Kritis Terhadap Kekuasaan

Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) menilai demokrasi di Indonesia belum terkonsolidasi karena beberapa hal. Diantaranya adalah absennya sikap kritis terhadap kekuasaan.

LP3ES: Indonesia Alami Krisis Suara Kritis Terhadap Kekuasaan
Ilustrasi Foto

MONITORDAY.COM – Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) menilai demokrasi di Indonesia belum terkonsolidasi karena beberapa hal. Diantaranya adalah absennya sikap kritis terhadap kekuasaan.

“Masalah demokrasi Indonesia yang terlihat krusial adalah absennya masyarakat sipil yang kritis kepada kekuasaan,” ujar Direktur Eksekutif LP3ES, Fajar Nursahid, dalam keterangan tertulis yang diterima Jumat (02/8).

Fajar mengatakan, krisis suara kritis kepada kekuasaan terjadi karena hampir semua elemen masyarakat sipil dari mulai LSM, kampus, media dan mahasiswa telah merapat dengan kekuasaan atau sekurang-kurangnya memilih untuk diam demi menghindari “stigma” berpihak kepada kelompok intoleran yang anti pancasila dan anti demokrasi.

Menurut Fajar, hal tersebut isebabkan oleh polarisasi politik yang tajam yang membelah Indonesia menjadi dua kubu, yang membuat setiap suara anti pemerintah segera dikelompokkan ke kubu anti pemerintah.

“Padahal absennya suara kritis adalah kehilangan besar untuk demokrasi yang mebutuhkan kekuatan yang sehat untuk mengontol kekuasaan,” tutur dia.

Fajar melanjutkan, kampus perlu mendapat catatan secara khusus karena baru kali ini sejak era reformasi di mana kampus begitu berlomba-lomba merapat kepada kekuasaan terlihat dari maraknya praktik kooptasi ikatan alumni kampus di mana orang-orang di lingkaran istana yang jadi ketuanya.

Kemudian pemberian gelar doctor honoris causa kepada elit politik yang tidak didasarkan kepada kontribusi nyatanya kepada masayarakat dan ilmu pengetahuan namun lebih karena pertimbangan politik, absennya gerakan mahasiswa yang membawa gagasan bernas dan berani bersuara kritis kepada kekuasaan, dan kekuasaan sangat besar yang dimiliki pemerintah untuk menentukan rektor terpilih melalui kementerian dikti.

“Pengawasan atau surveilance atas aktivitas dosen baik di media sosial ataupun di dunia nyata merupakan gejala penghalang kebebasan akademik lainnya yang semakin melemahkan suara kritis dari kampus,” lanjut Fajar.

Ia mengatakan, selama hal tersebut masih terjadi, maka Indonesia tidak akan mencapai pada tahap demokrasi terkonsolidasi. Karena demokrasi tersebut mempunyai ciri yaitu: 1) demokrasi bisa berjalan dan berprosen dalam masa waktu yang lama, 2) ada penegakan hukum berjalan baik, 3) pengadilan yang independen, 4) pemilu yang adil dan kompetitif, 5) civil society yang kuat; (6). Terpenuhinya hak-hak siplil, ekonomi dan budaya warga Negara.