Azyumardi Azra: Politik Kebohongan dan Kebohongan Politik Masih Membayangi Pemilu 2019

Azyumardi Azra: Politik Kebohongan dan Kebohongan Politik Masih Membayangi Pemilu 2019
Prof Dr Azyumardi Azra / Net

MONITORDAY.COM - Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Azyumardi Azra memandang kebohongan politik dan politik kebohongan, seperti yang dilakukan oleh tersangka Ratna Sarumpaet (RS) akan terus berlanjut menjelang gelaran Pilpres 2019 mendatang.

Menurutnya, kebohongan politik dan politik kebohongan sudah lama laten dalam gelaran pemilu di Indonesia, namun menurutnya, peningkatan signifikan dapat terlihat jelas saat pemilu 2014 yang lalu. Banyak media cetak yang bermunculan, diproduksi dengan berkombinasi memaksimalkan media sosial yang kemudian mulai menyebar secara relatif terbatas mewarnai kontestasi politik di Indonesia. 

"Bisa dipastikan kebohongan politik dan politik Kebohongan lewat media sosial kian meningkat menjelang pilpres 2019. Media cetak lebih ribet dan repot digunakan untuk menyebarkan politik semacam itu," tulisnya dalam opini Koran Kompas, Kamis (18/10/2018).

Sehingga dengan begitu penebaran kebohongan politik akan lebih mudah tersebar melalui media sosial. 

"Penyebaran masif dilakukan lewat gawai (handphone), para pemegang gawai kini, suka atau tidak terpaksa kebanjiran Kebohongan politik dan politik Kebohongan," tambahnya.

Menurutnya, meski aparat kepolisian lebih aktif menangkal dan menindak penyebar hoaks, ujaran kebencian, fitnah, adu domba insinuasi dan bahkan provokasi, penyebaran kebohongan politik dan politik kebohongan akan tetap berlanjut. 

"Para pelaku tidak takut dan jera lagi dengan ancaman pidana sekalipun," jelasnya.

Bahkan, Azra menyampaikan termasuk pendekatan keagamaan melalui fatwa MUI pun guna mencegah penyebaran hoaks termasuk dalam politik  pun ternyata tidak efektif. Kenyataannya, kebohongan politik dan politik Kebohongan tersebut dengan memanipulasi agama tetap merajalela, terutama di dunia maya.

Terkait soal dampak dari kedua kebohongan tersebut, Azra berpandangan bahwa hal tersebut memang pada dasarnya mesti melalui penelitian secara komprehensif.

"Namun jika Pilpres 2014 dapat dijadikan sebagai indikator kebohongan politik dan politik Kebohongan yang cukup merajalela pada waktu itu jelas tidak (berdampak) efektif," tuturnya.

Pada gelaran Pilpres 2014, para pemilih yang telah berketetapan memilih capres dan cawapres sama sekali tidak terpengaruh dengan kabar bohong dan manipulasi agama.

Selain itu, Azra juga menyarankan kepada KPU, untuk mewajibkan kepada para politisi peserta Pemilu 2019 untuk tidak hanya menandatangani pakta integritas, tetapi juga menyepakati dan menandatangani pakta pro-kebenaran.

"Dengan pakta pro-kebenaran semua elit politik yang terlihat langsung atau tidak langsung dalam kontestasi politik bersumpah dan berkomitmen penuh pada kebenaran berjanji tidak melakukan kebohongan politik dan politik Kebohongan," tutupnya.