Bamsoet Ingatkan Pentingnya Perkuat Sektor Industri Untuk Penunjang Laju Ekonomi

Bamsoet Ingatkan Pentingnya Perkuat Sektor Industri Untuk Penunjang Laju Ekonomi
Foto: twitter @DPR_RI

MONITORDAY.COM - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo Pembukaan Rapat Pimpinan Nasional Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Solo, Selasa (27/11). Dalam kesempatan itu, pria yang akrab dipanggil Bamsoet ini menegaskan bahwa sektor industri merupakan salah satu unggulan untuk menunjang laju pembangunan ekonomi. 

Meskipun dalam lima tahun terakhir kontribusi sektor industri terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mengalami penurunan, tapi sektor industri masih mendominasi perekonomian nasional. Pada tahun 2017, sektor industri memberikan kontribusi sebesar 20,16% terhadap PDB. 

"Tantangan utama yang dihadapi oleh industri nasional saat ini adalah kecenderungan penurunan daya saing di pasar internasional. Adapun penyebab dari lemahnya daya saing industri di antaranya biaya energi, ekonomi biaya tinggi, penyelundupan barang-barang yang bisa diproduksi di dalam negeri, serta belum memadainya layanan birokrasi," ujar Bamsoet dalam keterangan tertulis, Rabu (27/11).

Bamsoet menambahkan, bahwa tantangan yang dihadapi industri nasional lainnya adalah lemahnya struktur sektor industri itu sendiri. 

"Di antaranya masih lemahnya keterkaitan antara industri hulu dan hilir maupun antara industri besar dengan industri kecil-menengah, belum terbangunnya industrial cluster yang saling mendukung, adanya keterbatasan berproduksi barang setengah jadi dan komponen di dalam negeri, keterbatasan industri berteknologi tinggi, serta kesenjangan kemampuan ekonomi antar daerah," terangnya.

Menurutnya, bila dilihat secara keseluruhan, lemahnya daya saing Indonesia terutama disebabkan oleh faktor tenaga kerja, tidak kondusifnya lingkungan bisnis, rumitnya birokrasi, biaya produksi dan logistik yang tinggi, serta lemahnya akses terhadap pasar. 

"Kita harapkan kendala-kendala tersebut dapat diatasi guna meningkatkan daya saing industri nasional di kancah global," ujar Bamsoet, yang juga Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia bidang Hubungan Antar Lembaga ini.

Politisi partai Golkar ini mengapresiasi pemerintahan Presiden Jokowi yang telah melakukan berbagai terobosan untuk menciptakan daya saing. Di antaranya dengan memperbaiki kemudahan berusaha melalui reformasi di bidang perizinan sehingga Indonesia masuk dalam kategori negara yang layak invetasi. 

"Dengan kemudahan di bidang perizinan akan meningkatkan kemudahan dalam berusaha. Sehingga birokrasi bisa dipangkas, waktu dan biaya pengurusan dapat dikurangi," tambahnya.

Bamsoet juga mendukung penuh langkah pemerintah dalam mencanangkan Making Indonesia 4.0. Langkah tersebut merupakan terobosan untuk menyiapkan industri nasional agar dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pembangunan nasional. Keberhasilan Indonesia melaksanakan revolusi industri 4.0, menurutnya, akan mempercepat pencapaian Indonesia menjadi negara maju pada tahun 2030.

"Dimana pada saat itu, ekonomi Indonesia akan tumbuh sekitar 7%, peran industri manufaktur terhadap PDB mencapai 30%, kontribusi ekspor netto sekitar 10% dan tambahan lapangan kerja mencapai 10 juta orang. Selebihnya kita akan menikmati bonus demografi sampai 2030," papar Bamsoet.

Terkahir, Bamsoet menuturkan bahwa DPR RI berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas politik, menciptakan regulasi yang pro-bisnis, dan membuat anggaran yang mendorong tumbuhnya ekonomi nasional serta meningkatkan pemerataan. 

Sejalan dengan itu, lanjut Bamsoet, DPR RI juga berkomitmen untuk melakukan revisi atas beberapa UU yang dinilai tidak sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945, terutama UU di bidang pengelolaan sumber daya alam.

"Itu semua kami lakukan untuk memberikan jaminan bagi terwujudnya pembangunan yang berkeadilan, yaitu pembangunan yang dapat menciptakan pemerataan bagi semua lapisan masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Saya yakin dengan pembangunan yang berkeadilan akan semakin memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia," tandasnya.

Selain Bamsoet, acara tersebut juga dihadiri oleh Menteri Perekonomian Darmin Nasution, Kabag Intelkam Mabes Polri Komjen (Pol) Lutfi Lubihanto, Ketua Umum KADIN Indonesia Rosan P Roeslan.