Beasiswa LPDP Kerap Salah Sasaran, Menristekdikti UsulkanTahun 2019 Beasiswa Bidikmisi Terintegrasi LPDP 

Beasiswa LPDP Kerap Salah Sasaran, Menristekdikti UsulkanTahun 2019 Beasiswa Bidikmisi Terintegrasi LPDP 

MONITORDAY.COM - Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar beasiswa Bidikmisi dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) terintegrasi.  Sehingga mahasiswa miskin penerima beasiswa Bidikmisi dapat melanjutkan ke jenjang magister dan doktor menggunakan beasiswa LPDP.

Mohamad Nasir mengatakan, selama ini mahasiswa miskin kesulitan mengakses beasiswa LPDP ini.  “Saya laporkan kepada Bapak Presiden ini sangat penting, targetnya lulusan program Bidikmisi ke depan bisa melanjutkan ke LPDP.  Agar anak miskin bisa kuliah di perguruan tinggi terbaik di dunia. Ini yang kita lakukan,” tutur Nasir usai acara Forum Merdeka Barat (FMB9) dengan tema ‘Membangun Indonesia Dalam Perspektif Peningkatan Daya Saing Daerah, di Gedung Sekretaris Daerah Kantor Gubernur Jawa Timur, Surabaya, Kamis, 22 November 2018

Nasir juga menargetkan 30-40% dari kuota beasiswa LPDP 2019 dialokasikan untuk mahasiswa miskin, daerah 3T (daerah tertinggal, terdepan dan terluar), serta pesantren.  Menurut Nasir, siswa miskin bukan hanya sering mengalami kesulitan akses, tetapi juga sulit mengikuti persiapan dan berbagai tahapan seleksi LPDP. 

Akibatnya, LPDP banyak dinikmati anak orang kaya.  “Orang kaya pasti bisa kursus dan bisa meningkatkan kemampuan akademik dengan baik. Sementara orang miskin, karena miskin terstruktur dia tidak bisa masuk perguruan tinggi yang lebih baik,” jelas Mantan Rektor Terpilih Universitas Diponegoro (Undip) Semarang ini.

Seperti diketahui sebelumnya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani menyampaikan pernyataan Presiden Jokowi dalam Rapat Terbatas (ratas) "Pembangunan SDM untuk Akselerasi Ekonomi".  Presiden meminta agar program beasiswa LPDP ditinjau kembali.  Terutama agar lebih dikaitkan dengan kebutuhan-kebutuhan mendesak yang sekarang menjadi program prioritas pemerintah.

Menkeu mengatakan kemungkinan akan ada perubahan posisi LPDP ke depan, terutama dari segi proses afirmasinya. "Presiden juga meminta afirmasi yang kemarin diluncurkan seperti pesantren dan juga kebutuhan khusus di bidang manajemen pendidikan. guru juga akan diprioritaskan," jelas Sri Mulyani.