Dalang Kerusuhan Papua Mulai Terungkap, Ada Keterlibatan Asing?

Dalang Kerusuhan Papua Mulai Terungkap, Ada Keterlibatan Asing?
ilustrasi foto kerusuhan di Papua/net

MONITORDAY.COM  - Beberapa wilayah di Papua dan Papua Barat saat ini sudah mulai kodusif. Setelah sebelumnya di beberapa kota di wilayah tersebut terjadi aksi berujung rusuh yang ditengarai diakibatkan adanya ujaran rasisme yang terjadi di Surabaya dan Malang.

Dalang dari kerusuhan yang terjadi di bumi Cendrawasih itu satu-persatu mulai terungkap. Kepolisian Republik Indonesia menduga ada keterlibatan asing dalam serangkaian kerusuhan yang terjadi dalam lebih dari sepekan terakhir.

Dengan teridentifikasi adanya campur tangan asing ini, Tito mengatakan, penanganan yang dilakukan harus bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri  karena penanganannya tidak hanya di dalam negeri.

Kita tahulah kelompok-kelompok ini ada hubungannya dengan network di internasional. Jadi kita harus menanganinya memang di dalam negeri maupun di luar negeri. Kerja sama kita dengan Ibu Menlu dan jaringan intelijen,” tutur Kapolri Tito Karnavian, Minggu (01/9).

Tito mengungkapkan, saat ini pihak kepolisian sedang mendalami beberapa pihak yang terlibat dalam kasus ini. Adapun jika nanti pelaku telah terungkap, maka akan ditindak tegas. “Pihak-pihak yang diduga menggerakkan sudah dipetakan dan sedang didalami. Kalau misal terbukti, akan ditindak secara hukum,” tuturnya.

Kepala Staf Kepresidenan Meoldoko membenarkan adanya dugaan keterlibatan asing dalam kerusuhan Papua. Ia menduga salah satu pelaku kerusuhan merupakan jaringan dari tokoh separatis Papua Beny Wenda. “Jelas Benny Wenda, dia memobilisasi people mass. Memobilisasi informasi yang miss, nggak benar. Dia lakukan, di Australia-lah, di Inggris-lah," ujar Moeldoko di Jakarta, Senin (02/9).

Ia menilai, dalang atas gejolak yang terjadi di Papua merupakan permasalahan politik. karena itu Pemerintah akan menanganinya dengan pendekatan politik. ”Nggak bisa pendekatannya militer. Lebih politik, karena dia bergerak di peran politik," tegas Moeldoko.