Din Syamsuddin Minta Semua Pihak Bersikap Bijak Terkait Pemanggilan Amien Rais

Din Syamsuddin Minta Semua Pihak Bersikap Bijak Terkait Pemanggilan Amien Rais
Din Syamsuddin / Net

MONITORDAY.COM - Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin angkat bicara soal pemanggilan Amien Rais oleh Polda Metro Jaya atas dugaan kasus hoax yang dilakukan Ratna Sarumpaet.

Menurut Din, sikap Amien Rais yang bersedia memenuhi panggilan Polda menunjukkan sebagai warga negara yang baik dan hal tersebut patut diikuti oleh para elit di negeri ini. 

"Saya sangat prihatin dengan pemanggilan terhadap pak Amien Rais oleh Kepolisian RI. Dan saya sangat menghargai kesediaan Pak Amien Rais untuk datang memenuhi panggilan tersebut," ujarnya, Rabu, (10/10/2018).

"Hal itu menunjukkan jati dirinya sebagai warga negara yang baik dan perlu diikuti oleh para pejabat atau elit politik lain," imbuh dia. 

Mantan Staf Khusus Presiden ini menilai pemanggilan Amien Rais oleh Polda Metro Jaya merupakan peristiwa yang bisa dijadikan potret hukum di Indonesia. 

Din mengatakan, jika sampai terjadi penahanan terhadap Amien Rais, hal itu akan menimbulkan kegaduhan politik menjelang Pilpres.

"Pemanggilan tersebut, apalagi jika dilakukan penahanan akan bersifat kontra produktif dan dapat memicu kegaduhan politik yang mengganggu proses Pemilu atau Pilpres," tegasnya. 

Menurut Din, masyarakat kita sangat cinta hukum dan keadilan, maka tidak heran untuk pemanggilan Amien Rais ini, masyarakat tergerak untuk mendesak penegakan hukum. Hal itu, lanjut Din, menunjukkan keberpihakan masyarakat kita terhadap hukum yang berkeadilan. 

"Kedepannya, khususnya terhadap semua indikasi pelanggaran hukum oleh para elit politik. Maka akan terjadi aksi gugat menggugat," tuturnya. 

Jika pemerintah, kata Din, khususnya Kepolisian tidak dapat menanggulangi keadaan ini apalagi tidak melakukan keadilan, maka sangat mungkin akan terjadi pengabaian (disobedience) dan ketakpercayaan (distrust) terhadap hukum.

"Suasana demikian tidak positif bagi kehidupan bangsa, mengganggu Pemilu atau Pilpres, dan secara khusus merugikan Pemerintahan Presiden Jokowi," tukasnya.

Selanjutnya, Dewan Pakar MUI ini meminta kepada semua pihak agar menahan diri dari segala bentuk pendekatan politik yang bertendensi pada arah yang saling mengenyahkan.

"Kepada semua pihak untuk dapat menahan diri untuk tidak saling adu otot, tapi sebaliknya, perlu mengedepankan adu otak dengan argumen-argumen yang berkualitas," tandasnya. 

"Pilpres adalah cara beradab untuk memilih pemimpin, jangan sampai terjebak ke dalam ke-tak-adaban apalagi kebiadaban," imbuhnya.