14,4 Persen ASN Disebut Anti Pancasila, Sekjen Kemendagri Minta Kepala BKD Tegakkan Disiplin dan Loyalitas

14,4 Persen ASN Disebut Anti Pancasila, Sekjen Kemendagri Minta Kepala BKD Tegakkan Disiplin dan Loyalitas
Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo (Fhoto/Net)

MONITORDAY.COM - Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo mengingatkan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) agar tidak hanya mengurusi masalah kenaikan pangkat dan mutasi dari Aparatur Sipil Negara (ASN). Kepala BKD juga harus menegakkan disiplin dan loyalitas ASN serta mengembangkan karakter ASN untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila.

Hal itu disampaikan Sekjen Kemendagri dalam Rapat Koordinasi Rencana Penempatan Tugas Lulusan IPDN Angkatan XXV Tahun 2018 dengan BKD/BKPSDM Provinsi seluruh Indonesia di Hotel Aryaduta, Tugu Tani, Jakarta, Senin (22/7)

Sekjen Kemendagri kemudian mengutip penelitian yang menemukan dari sebanyak 7,4 juta ASN, sebanyak 14,4 persen ASN ternyata tidak setuju Pancasila dan ada 22 persen ASN yang ingin pemerintahan bersifat khilafah.

“Itu semua sudah sangat membahayakan. Oleh karena itu, saya titip alumni IPDN ini diawasi, dimonitor di dalam pelaksanaan tugasnya termasuk alumni-alumni yang lama. ASN selaku pilar penyelenggaraan negara ini jangan sampai terkontaminasi oleh aliran-aliran radikalisme,” kata Hadi, seperti dilansir laman resmi kemendagri.go.id

Dalam kesempatan itu, Sekjen Kemendagri kemudian mengutip pernyataan Joko Widodo (Jokowi) selaku presiden terpilih yang menyampaikan visi dan misi Indonesia menghadapi globalisasi yang dinamis dan cepat serta penuh perubahan.

“Karena itu, kita harus melakukan langkah-langkah percepatan dalam menyikapi permasalahan, baik di lingkungan strategis secara nasional dan internasional,” ujarnya.

Ia mengingatkan, globalisasi dan keterbukaan ini penuh dengan risiko tanggung jawab dan menghadapi permasalahan yang kompleks sehingga mengakibatkan perencanaan jauh dari kalkulasi.

“Harapan kita bersama, bapak ibu selaku Kepala BKD mampu melakukan terobosan-terobosan dan mencari model-model baru untuk mengubah pola pikir. Tinggalkan pola-pola lama yang bersifat rutinitas kerja yang bersifat linear dan monoton. Harus menciptakan ASN yang mampu dalam bekerja produktif khususnya dalam peningkatan kualitas pelayanan public,” tutur Hadi Prabowo.