Gaya Komunikasi Politik Jokowi Berubah, Fadli : Itu Mungkin Meniru Ketum Gerindra, Prabowo Subianto

Gaya Komunikasi Politik Jokowi Berubah, Fadli : Itu Mungkin Meniru Ketum Gerindra, Prabowo Subianto
Wakil Ketua Umum Gerindra, Fadli Zon.

MONITORDAY.COM - Wakil Ketua Umum Gerindra, Fadli Zon turut berkomentar terkait pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang keluar dari gaya Komunikasi politiknya di acara Konvensi Galang Kemajuan, di Bogor, Jawa Barat, Sabtu  kemarin.

Jokowi terlihat bersemangat dan berapi-api membakar tudingan yang kerap disematkan pada dirinya. Fadli menilai bahwa Gaya Komunikasi Jokowi itu mungkin ingin meniru gaya Ketua Umumnya, Prabowo Subianto.

"Ya mungkin mau niru-niru gaya Pak Prabowo dalam berpidato kali," katanya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (09/04).

Wakil rakyat dari Dapil Bogor ini menilai wajar jika ada perubahan gaya politik yang dilakukan Jokowi. Namun, akan lebih baik jika Jokowi menunjukan data yang lebih akurat, mulai dari data utang pemerintah, pembayaran bunga dan lainnya.

"Pokoknya kalo itu kan sah-sah saja orang mau mengubah gayanya gitu, tetapi mungkin data-datanya harus lebih akurat ya," ujarnya.

Terkait tudingan Jokowi merupakan anak petinggi PKI, Fadli menilai hal tersebut karena persepsi orang berbeda-beda. "Itu kan pendapat orang, persepsi orang gitu ya. Itu siapa yg mengatakan suruh sebutkan aja," katanya.

Meski demikian, menurut Wakil Ketua DPR ini, selain kader PKI tudingan yang di sematkan ke pemerintahan Jokowi bukan Hoak.

"Kalo yang lain-lain (selain isu PKI), kan tidak ada yang hoak, persoalan ekonomi kan tidak hoak, kenaikan BBM, kenaikan listrik, pencabutan subsidi, tidak ada yang hoak saya kira," tegasnya.

Sementara untuk isu tagar #2019GantiPresiden yang digaungkan oleh elite partai politik yang kini mulai menggema di masyarakat mulai dari pembuatan kaos, mug, topi dan lainnya menurut dia sah-sah saja. Bahkan dia mengaku berminat untuk segera memakai kaos tersebut.

"Saya kira bagus memang. Saya setuju 100 persen dong. 2019 kalo bagi kami di gerindra, saya sih setuju 100 persen harus ganti presiden," katanya.

Pasalnya, jika Pemerintahan Jokowi tidak berganti di tahun 2019 nanti, dia khawatir ekonomi Indonesia makin terpuruk.

"Kalo gak (ganti Presiden tahun 2019) ya kita kacau ke depan Indonesia secara ekonomi, Karena kebijakan- kebijakannya itu bukan ekonomi kerakyatan," bebernya.

Fadli mencontohkan kebijakan presiden yang tak pro kepada rakyat seperti aturan tenaga kerja dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Hal tersebut, menurut dia hanya akan mempermudah tenaga kerja asing (TKA) masuk ke Indonesia dan menyulitkan rakyat untuk mencari lapangan kerja.

"Lihat saja misalnya pada saat situasi masyarakat membutuhkan lapangan kerja, dibuat suatu peraturan yang memberikan keleluasaan untuk tenaga kerja asing bebas masuk. Itu salah satu kebijakan yang sangat ironis dan menurut saya ini tidak pro rakyat," Tegasnya.

[Rsy]