Kebijakan Sektor Industri Indonesia Sebanding dengan Negara-negara Eropa

Kebijakan Sektor Industri Indonesia Sebanding dengan Negara-negara Eropa
Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto (Foto/net).

MONITORDAY.COM - Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyebut bahwa kebijakan Making Indonesia 4.0 telah sebanding dengan negara-negara Eropa. Hal ini dikatakan berdasarkan studi yang dilakukan European Business Chambers of Commerce (EuroCham) bertajuk berjudul Transforming Indonesia Economy Toward Industry 4.0.

"Studi yang dilakukan oleh EuroCham ini sesuai dengan yang dilakukan oleh Indonesia dalam pengembangan Making Indonesia 4.0. Jadi, relatif mempunyai tingkat kebijakan yang comparable (sebanding) dengan negara-negara lain,” ujar Airlangga, dikutip dari siaran pers kemenperin, Selasa (13/8). 

Airlangga menjelaskan, penelitian tersebut membahas empat sektor, yakni manufaktur dan industri 4.0, otomotif, farmasi, serta sumber energi baru yang semua didukung oleh Internet of Things(IoT). “Dari sektor-sektor yang dibahas tersebut, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia sudah mirip dengan apa yang dilakukan negara-negara di Eropa,” ungkapnya. 

Ia mencontohkan, kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan sektor manufaktur dan industri 4.0, Pemerintah Indonesia baru saja menerbitkan regulasi tentang pemberian insentif bagi perusahaan yang menjalankan program pendidikan dan pelatihan vokasi serta melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan. Ini tertuang pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2019.

“Negara-negara di Eropa juga memberikan super tax deduction hingga 200% untuk perusahaan yang terlibat dalam program pendidikan vokasi. Kemudian memberikan insentif bagi perusahaan yang menciptakan inovasi dari hasil litbangnya, dengan potongan sampai 300%,” tutur dia. 

Ketua Umum Partai Golkar ini menyebutkan, pada pengembangan sektor industri otomotif, mengenai pembangunan klaster yang sudah dilakukan di Indonesia, juga sudah mirip dengan yang dilakukan di negara-negara Eropa. Bahkan, kebijakan yang berkaitan dengan mendorong produksi kendaraan beremisi rendah seperti yang sedang dilakukan pula negara-negara Eropa saat ini.

Terkait pengembangan industri kimia, yang juga menjadi salah satu sektor prioritas dalam peta jalan Making Indonesia 4.0, Pemerintah Indonesia juga ikut belajar dari Eropa. “Apa yang dilakukan oleh Indonesia sudah sejalan, dan ini menjadi tantangan kita semua ke depan, tentu yang digenjot kebijakan yang sejalan dengan para investor,” ungkap Airlangga. 

Sementara terkait dengan energi terbarukan, menurut Airlangga, hal tersebut merupakan bagian dari infrastruktur yang mendukung sektor industri, seperti listrik dan telekomunikasi. Namun ada hal lain yang menjadi tantangan ke depan, yakni mengenai konsep circular economy. “Misalnya pada industri kertas, berbicara pengelolaan hasil hutan, bahwa material-material yang bisa didaur ulang adalah kuncinya,” imbuhnya.

Menperin sangat terbuka dengan EuroCham untuk membahas mengenai isu plastik tersebut. “Berbicara isu plastik, sebenarnya bukan pada plastik sebagai produk, tetapi pada penggunaan plastik dan pengelolaannya. Plastik, baja dan lainnya adalah material, tergantung bagaimana kita menggunakan dan mengolahnya,” paparnya.

Ketua EuroCham Corine Tap mengatakan, tujuan utama penelitiannya adalah untuk meningkatkan daya saing Indonesia khususnya pada sektor manufaktur. Hal tersebut juga untuk memacu agar Indonesia menjadi tujuan investasi yang akan mendukung agenda pertumbuhan ekonomi negara secara keseluruhan.

"Keseluruhan studi kasus dan praktik terbaik dalam penelitian ini dikumpulkan dari serangkaian survei dan wawancara. Tidak hanya dengan perusahaan anggota EuroCham yang telah berinvestasi dan beroperasi di Indonesia, tetapi juga pemangku kepentingan lainnya termasuk pemerintah Indonesia," ungkapnya.

Corine berharap, penelitian EuroCham dapat digunakan sebagai referensi untuk diskusi lebih lanjut terhadap proses pembentukan kebijakan untuk mencapai tujuan 'Making Indonesia Industry 4.0'. 

"EuroCham percaya dialog terbuka dan konstruktif yang berkelanjutan antara para pemangku kepentingan, pembuat kebijakan, dan juga penanam modal dari sektor swasta akan lebih jauh mentransformasikan perekonomian nasional," pungkasnya.