Kemendikbud Terima Masukkan Forum Rektor PTNU tentang Penyelenggara Diklat Penguatan Kepala Sekolah

Kemendikbud Terima Masukkan Forum Rektor PTNU tentang Penyelenggara Diklat Penguatan Kepala Sekolah
Dirjen GTK Kemendikbud Supriano Bersama Forum Rektor PTNU dan Lembaga Pendidikan Maarif NU di Kantor Kemendikbud, Jakarta, Senin (20/5)

MONITORDAY.COM - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menerima masukkan dari Forum Rektor Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (PTNU) mengenai penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan (diklat) Penguatan Kepala Sekolah, yang disampaikan hari ini kepada Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK), Supriano, di kantor Kemendikbud, Senayan, Jakarta (20/5).

“Kami disini berkumpul bersama Forum Rektor Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama menerima berbagai masukkan, dan menghasilkan kesepakatan terkait layanan penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Penguatan Kepala Sekolah,” ucap Supriano yang dikutip dalam siaran persnya (23/5).

Dari berbagai masukan yang disampaikan, menghasilkan lima kesepakatan, yakni, Kemendikbud akan menggabungkan Surat Keputusan (SK) ke-2 dan ke-3 kedalam SK berikutnya; Forum Rektor PTNU akan mengajukan usulan PTNU yang akan menjadi lembaga penyelenggara diklat, dan Kemendikbud akan melakukan verifikasi lebih lanjut terhadap lembaga yang diajukan tersebut.

Selanjutnya, usulan dari Forum Rektor PTNU tersebut akan disampaikan sebelum cuti bersama hari raya Idul fitri; Usulan yang disampaikan akan mengikuti kriteria yang telah ditetapkan, dan; Penyelenggaraan Diklat Penguatan Kepala Sekolah oleh lembaga penyelenggara diklat (LPD) akan dilakukan berdasarkan Zonasi.

Kemudian Mendikbud, Muhadzir Effendy menyampaikan, Untuk menjadi penyelenggara pelatihan kepala sekolah itu, terbuka, siapa saja boleh ikut, dan sudah diumumkan di laman (web).

"Dan sekarang sudah tiga tahap. Tahap pertama ada sekitar 42 institusi, tahap kedua sekitar 18 institusi, dan tahap ketiga ada 14 institusi. Jadi tidak ada dominasi, dan silahkan dibuka proses seleksinya dan itu terbuka sekali,” terang Mendikbud.

Terdapat dua jenis institusi yang ditetapkan sebagai LPD, pertama, Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kemendikbud dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) provinsi, dan kedua, Lembaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan (LPTK).