Marak Transaksi Bisnis Online, Menkominfo: Marketplace dan E-Commerce Bisa Jadi Pengumpul Pajak

Marak Transaksi Bisnis Online, Menkominfo: Marketplace dan E-Commerce Bisa Jadi Pengumpul Pajak
Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara/Net

MONITORDAY.COM – Maraknya bisnis baru yang menggunakan platform online, seperti Twitter, Instagram, Facebook sampai YouTube, Ditjen Pajak tengah merumuskan formula pengenaan pajak bagi warganet yang berbisnis menggunakan platform online tersebut.

Selain masalah formula pengenaan pajak, salah satu tantangan pajak internet adalah teknis pengumpulan pajak.

Untuk menyelesaikan masalah pajak di dunia maya, Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara mengatakan, supaya mudah dan ringkas serta tidak repot, pengumpulan pajak pelaku bisnis di internet bisa dilakukan dan dibayarkan oleh pemilik platform. 

"Pajak itu kan bisa kalau misalkan PPN (pajak pertambahan nilai) bisa di-collect oleh platform atas nama individu tadi. Artinya mereka menjadi wapu (wajib pungut)" kata dia, di Jakarta, Jumat 11/01/2019

Dia mengatakan, akan lebih bagus dan efisien dengan cara pengumpulan pajak dengan skema seperti itu. Menurut Rudiantara, bukan hanya platform media sosial saja menjalankan pengumpulan pajak seperti itu, platform marketplace dan juga e-commerce, juga bisa menjalankan peran sebagai pengumpul pajak dari pengguna mereka. 

Rudiantara mencontohkan, Bukalapak bisa mengumpulkan pajak dari para pelapaknya. Platform e-commerce itu juga yang akan membayarkan pajak hasil pengumpulan tersebut. 

Dengan begitu bisa lebih efisien. Daripada 4 juta pelapak online atau 400 ribu warung pintar membayar sendiri lebih baik dibayarkan oleh platform e-commerce. 

"Kalau saya dengan platform, itu sih sering. Dan willingness untuk mempermudah sistem, mempermudah proses itu yang diapresiasi," kata Rudiantara. 

Cara seperti itu, kata dia, membantu pemerintah mengumpulkan pajak. 

"Daripada pemerintah ngumpulin satu-satu jutaan gitu kan repot. Ini sudah jadi gitu kan," ujarnya.