Penuhi Panggilan Bawaslu, PROJO Sebut BPN Prabowo-Sandi Produsen Hoaks Paling Masif

Penuhi Panggilan Bawaslu, PROJO Sebut BPN Prabowo-Sandi Produsen Hoaks Paling Masif
Foto: DPP PROJO

MONITORDAY.COM – Relawan militan pendukung Jokowi, Pro Jokowi (PROJO) hari ini akan memenuhi panggilan Bawaslu untuk memberikan keterangan atas Laporan Projo terkait Badan Pemenangan Prabowo Sandi, pada 4 Oktober lalu.

Terkait agenda tersebut, Tim Hukum DPP PROJO menuturkan, jika pihaknya akan menjelaskan Perbuatan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Sandi yang secara terstruktur, sistematis dan massif untuk menebarkan sentimen negatif terhadap pasangan nomor urut 01 berdasarkan kebohongan (hoax).

“BPN ini telah memainkan peran dengan sangat sistematis, terstruktur, dan cantik untuk membangun opini serta memprovokasi masyarakat Indonesia,” ujar Tim Hukum DPP PROJO, Silas Dutu di jakarta, Kamis (11/10/2018).

Silas mensinyalir bahwa pernyataan Prabowo dan anggota BPN lainnya didasarkan oleh kebohongan Ratna Sarumpaet, dan disengaja untuk mengarahkan masyarakat agar percaya bahwa Pemerintahan Jokowi adalah pemerintahan yang represif, melanggar HAM, Pemerintahan yang tidak peduli kaum perempuan, orang miskin, mengabaikan keadilan dan pemerintahan yang sangat merusak demokrasi.

“Puncaknya melalui pidato/pernyataan Prabowo yang didampingi anggota BPN lainnya, dimana pernyataan-pernyataan Prabowo telah mendiskreditkan atau telah membangun sentimen negatif kepada calon nomor urut 01 selaku Pemerintah yg berkuasa saat ini,” tambah Silas.

Tim Hukum DPP PROJO juga mengatakan, bila bukti-bukti terkait upaya massif tersebut sudah jelas adanya. “Baik rekaman video, kliping media, dan yang paling menguatkan adalah pengakuan Ratna Sarumpaet dan penetapan Ratna Sarumpaet sebagai tersangka di Kepolisian RI,” ujarnya.

Agar tatanan masyarakat tidak menjadi semakin rusak, Tim Hukum DPP PROJO mendesak Bawaslu untuk mendiskualifikasi para anggota BPN Prabowo Sandi yang sebagian besar merupakan calon anggota legistalif.

“Para anggota BPN Prabowo Sandi ini sebagian besar juga adalah calon legislatif, seperti Fadli Zon, Hanum Rais, Ferdinan Hutahaean, dan lain-lain harus dikenakan tindak pidana pemilu, dan harus didiskualifikasi sebagai caleg,” tutur Silas.

Pun demikian dengan Prabowo sebagai Capres, kata Tim Hukum DPP PROJO, juga harus dikenakan tindak pidana pemilu bila perlu didiskualifikasi sebagai Capres.

“Sebagai masyarakat Indonesia kita malu mempunyai Capres yang telah merusak tatanan masyarakat dengan menggunakan HOAX sebagai bahan untuk mendiskreditkan lawan politik,” pungkasnya.

DPP PROJO menegaskan, pihaknya akan terus mendesak dan mengawal penegakkan hukum terhadap kasus HOAX ini, karena HOAX adalah perbuatan yg merusak demokrasi, dapat mengadu domba masyarakat dan mengancam keutuhan NKRI.