Membuka Akses Ekonomi Daerah Terisolasi di Papua

Membuka Akses Ekonomi Daerah Terisolasi di Papua
Foto: Biro Pers Setpres

MONITORDAY.COM - Pengamat sosial yang juga Guru Besar Emiritus Universitas Muhammadiyah Surakarta Abdul Munir Mulkhan menyatakan, langkah Presiden Jokowi membangun jalan di Papua bisa membuka isolasi di wilayah tersebut dan terhubung dengan pusat-pusat kegiatan ekonomi di sana.

"Hal itu akan mendorong lancarnya distribusi barang yang turut menghemat ongkos logistik sehingga bisa menurunkan harga barang," ujar Munir Mulkhan melalui keterangan tertulis, Selasa (1/1/2019).

Kalau harga turun, kata dia, maka perekonomian setempat jadi meningkat dan yang pada akhirnya rakyat sejahtera.

Selain itu, pembangunan infrastuktur ini juga menciptakan keadilan, mengurangi kesenjangan pendapatan dan kesenjangan antarwilayah.

Munir menambahkan, selama ini, Papua dan wilayah timur Indonesia banyak tertinggal pembangunannya lantaran tak ada akses jalan yang memadai. Akibatnya, distribusi barang dan jasa sulit dilakukan. Tanpa ketersediaan jaringan jalan yang memadai, distribusi barang dan jasa hanya bisa dilakukan melalui udara. Ini tentu menyebabkan tingginya biaya.

"Adanya jalan itu mendorong masyarakat lebih punya kesempatan membuat berbagai macam kegiatan ekonomi" tuturnya.

Meski tantangannya berat, tambah Munir, Jokowi tampak tak gentar. Ia tak hanya memberi instruksi dari Jakarta, Jokowi turun langsung dalam pembangunan Papua ini untuk memastikan semua program untuk mempercepat pemerataan pembangunan Papua bisa terlaksana dengan baik.

Beberapa kali ia datang langsung meninjau pembangunan yang saat ini menjadi perhatian pemerintah.

Dampak hasil kerja Jokowi dan seluruh jajarannya bisa dilihat dari penduduk yang sebelumnya berjalan kaki dengan medan yang sulit dan memakan waktu lama, saat ini sudah dapat melintasi jalur yang sama dengan lebih mudah dan cepat.

"Pelan-pelan Papua sedang bergerak menjadi daerah modern, lebih maju, sejahtera dan tak lagi tertinggal dari daerah-daerah lain di Indonesia" pungkas Komisioner Komnas HAM RI 2007-2012 ini.