Rini Soemarno Akhirnya Minta Maaf Soal Pemadaman Listrik Massal

Rini Soemarno Akhirnya Minta Maaf Soal Pemadaman Listrik Massal
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno (foto/net)

MONITORDAY.COM - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno akhirnya meminta maaf setelah dua pekan lalu terjadi pemadaman listrik yang terjadi di sebagian wilayah, tepatnya pada 4 agustus 2019 lalu. Ia meminta maaf kepada warga yang terdampak dari pemadaman tersebut.

"Kami meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia yang terkena dampak pemadaman," ujar Rini, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (20/8).

Rini mengungkapkan, pemadaman listrik (blackout) sebenaranya bukan hanya terjadi di Indonesia tapi juga terjadi di berbagai negara seperti Brasil, Amerika Serikat, Argentina dan Inggris. Namun mereka bisa segera menormalisasi kembali hanya dalam waktu dua jam.

Karena itu,Rini meminta agar PLN bisa belajar dari mereka yang mempunyai skema distribusi listrik menggunakan house load system. Sehingga dapat dinormalisasi kembali dalam jangka yang singkat.

“Peristiwa pemadaman juga terjadi di negara lain seperti Brasil, Amerika Serikat, Argentina, dan Inggris namun mereka bisa menormalisasikan listrik dalam waktu singkat,” tutur Rini Soemarno.

"Saya meminta direksi PLN belajar dengan negara lain dalam normalisasi pemadaman listrik, seperti di London. Black out yang terjadi bisa dipulihkan dalam 2 jam," tandasnya.

Seperti diketahui, pada Minggu (4/8) pagi, terjadi pemadaman listrik di Ibu Kota Jakarta, Banten dan sekitarnya. Listrik baru menyala kembali pada sekitar pukul 17.00 sore. Meski di sebagian daerah masih mengalami listrik padam hingga menjelang tengah malam.

Merespon hal itu, Presiden Joko Widodo bertindak cepat dengan langsung mendatangi kantor PLN untuk meminta keterangan terkait adanya pemadaman ini. Dalam kesempatan itu Jokowi memberi teguran keras atas peristiwa ini. Ia mengatakan, seharusnya PLN sebagai perusahaan besar bisa mengelola dengan baik. Adapun kalau terjadi gangguan seperti ini bisa segera diantisipasi.

"Dalam sebuah manajemen besar seperti PLN mestinya, menurut saya, ada tata kelola risiko yang dihadapi dengan manajemen besar tentu saja ada contigency plan, ada back up plan," ujar Jokowi. 

"Pertanyaan saya kenapa itu tidak bekerja dengan cepat dan dengan baik. Saya tahu peristiwa seperti ini pernah kejadian di tahun 2002, 17 tahun lalu untuk Jawa dan Bali," sambungnya.