Migrant Care Dukung KPU Usut hoaks Terkait Hasil Pemilu di Luar Negeri

Migrant Care Dukung KPU Usut hoaks Terkait Hasil Pemilu di Luar Negeri
Ilustrasi foto/istimewa

MONITORDAY.COM - Beredar kabar di media sosial pencoblosan yang diadakan di luar negeri telah dilakukan proses perhitungan. Dan hasilnya, hampir di semua negara yang telah dilakukan pemungutan suara pemilu 2019 memenangkan Paslon 02 Prabowo-Sandi.

Menanggapi hal itu, Wahyu Susilo, Direktur Eksekutif Migrant Care, menduga bahwa hoaks tersebut sengaja dibuat dalam rangka semakin memperkeruh suasana Pilpres di tengah kondisi yang semakin memanas. 

"Hoax ini tampaknya untuk memperkeruh suasana terkait dengan pelaksanaan Pemilu Pendahuluan pada tanggal 8-14 April 2019 sebagai pemanasan pemilu serentak 17 April 2019," ujar Susilo, dalam keterangan tertulisnya, Rabu, (10/4). 

Menurut Susilo, Hoaks tersebut jelas disebarluaskan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dan memiliki potensi mendelegitimasi kredibilitas penyelenggara Pemilu. "Oleh karena itu Migrant CARE mendukung langkah KPU untuk mengusut tuntas hingga ke ranah hukum," tegasnya. 

Terkait dengan pelaksanaan Pemilu Pendahuluan untuk WNI di luar negeri, menurut Susilo, memang membutuhkan perhatian khusus. Dengan adanya tiga metode pemungutan suara, yaitu melalui TPS, kotak suara khusus dan surat pos membutuhkan mekanisme pengawasan dan pemantauan khusus untuk menjamin asas luber dan jurdil tetap berlnagsung.

"Menurut pantauan Migrant CARE sejak Pemilu 2004 hingga Pemilu 2014, metode Kotak Suara Keliling dan Metode Surat Pos belum ada mekanisme pengawasan yang memungkinkan pengawas dan pemantau pemilu memastikan alur perjalanan surat suara," tuturnya. 

Selaku pemantau resmi Pemilu RI di luar negeri, Migrant Care mendesak Bawaslu RI mengakomodasi akses pengawasan dan pemantauan perjalanan surat suara dari metode Kotak suara keliling dan surat pos.

"Migrant CARE juga akan memberangkatkan pemantau pemilu RI ke negara-negara yang memiliki DPT besar dalam Pemilu Pendahuluan yaitu Malaysia, Singapura dan Hongkong," tutup Susilo.