Pemerintah Akan Siapkan Transportasi Massal Ramah Lingkungan di Ibu Kota Baru

Pemerintah Akan Siapkan Transportasi Massal Ramah Lingkungan di Ibu Kota Baru
Ilustrasi kawasan ibu kota di Kalimantan Timur.

MONITORDAY.COM - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan pihaknya akan menyiapkan infrastruktur transportasi yang ramah lingkungan untuk menunjang aktivitas di ibu kota baru. Hal ini ditegaskan menyusul keputusan pemerintah untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur, tepatnya di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kertanegara. 

Budi Karya mengungkapkan, pihaknya berkomitmen untuk mengutamakan pembangunan infrastruktur transportasi massal agar di ibukota yang baru nanti angkutan massal menjadi pilihan utama bagi masyarakat untuk bertransportasi.

“Kita konsisten untuk transportasi (berbasis) kendaraan massal untuk menekan penggunaan kendaraan pribadi. Kalau pun ada kendaraan pribadi, saya inginkan kendaraan bertenaga listrik yang beroperasi,” ujarnya, seperti dilansir laman setkab, Kamis (29/8). 

Sejumlah infrastruktur transportasi yang akan dibangun dan dikembangkan misalnya Angkutan massal seperti, Moda Raya Terpadu (MRT), Light Rail Transit (LRT) dan Bus Rapid Transit (BRT). 

Sementara terkait infrastruktur transportasi udara dan laut, Menhub menjelaskan, pengembangan bandara dan pelabuhan pun akan dilakukan untuk mendukung konektivitas transportasi dari dan ke Kalimantan.

Menurut Menhub, pembangunan tersebut merupakan rencana jangka panjang, jadi pelaksanaannya akan dilakukan secara bertahap.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo telah resmi mengumumkan bahwa Ibukota Republik Indonesia akan dipindahkan ke Penajam Paser atau Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Ia mengatakan keputusan ini dilakukan berdasarkan kajian-kajian terkait penentuan Ibukota yang telah dilakukan dalam tiga tahun terakhir.

“Hasil kajian-kajian tersebut menyimpulkan bahwa lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur,” tutur Jokowi, Senin (26/8) lalu.

Jokowi mengungkapkan beberapa alasan terjadinya perpindahan tersebut. Ia mengatakan, Sebagai bangsa besar yang sudah 74 tahun merdeka, Indonesia belum pernah menentukan dan merancang sendiri ibu kotanya. Karena itu berbagai permasalahan terjadi karena sejak awal tidak dirancang untuk menanggung beban ibukota.

Jokowi menambahkan, Jakarta saat ini menyangga beban yang sudah terlalu berat sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat keuangan, pusat perdagangan, dan pusat jasa. Bahkan, sebagai lokasi bandar udara dan pelabuhan laut terbesar di Indonesia.

“Kemacetan lalu lintas yang sudah terlanjur parah, polusi udara dan air kota ini harus segera kita tangani,” tuturnya.

“Ini bukan kesalahan Pemprov DKI Jakarta. Bukan. Ini karena besarnya beban yang diberikan perekonomian Indonesia kepada Pulau Jawa dan kepada Jakarta. Kesenjangan ekonomi antara Jawa dan luar Jawa yang terus meningkat, meski sejak 2001 sudah dilakukan otonomi daerah,” lanjut dia.

Selain itu, tambah Jokowi, beban Pulau Jawa juga semakin berat. Penduduknya sudah 150 juta atau 54 persen dari total penduduk Indonesia, dan 58 persen PDB ekonomi Indonesia itu ada di Pulau Jawa. “Kita tidak bisa terus menerus membiarkan beban Jakarta dan beban Pulau Jawa yang semakin berat itu,” sambungnya.