Penambahan Pimpinan DPD Dinilai Perlu untuk Keterwakilan Wilayah

Penambahan Pimpinan DPD Dinilai Perlu untuk Keterwakilan Wilayah
Tamsil Linrung/Net.

MONITORDAY.COM - Wacana penambahan kursi pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menguat. Perubahan jumlah dari empat menjadi lima orang pimpinan didorong agar masuk dalam revisi UU MD3. Bersama perubahan komposisi pimpinan MPR yang sedang digodok oleh Badan Legislasi DPR. 

Jika terealisir, praktis tiga lembaga di Senayan mengalami penambahan pimpinan. Seperti diketahui, kursi pimpinan DPR sendiri bertambah dari lima menjadi enam pimpinan sejak tahun 2018 yang lalu. 

Demikian pula konfigurasi pimpinan MPR juga mengalami penambahan pada tahun 2018. Dari empat wakil ketua menjadi tujuh wakil ketua. Kini MPR diusulkan memiliki 9 atau 10 wakil ketua sehingga setiap fraksi atau kelompok punya representasi wakil.

Pengamat hukum tata negara, Muhtar Dg Mile mengatakan, bahwa penambahan kursi pimpinan DPD adalah hal yang wajar-wajar saja secara politik. Sebab dua lembaga lain, yaitu DPR dan MPR sudah dan akan menambah kursi pimpinan. Selain itu, pimpinan DPD memang perlu mencerminkan keterwakilan wilayah.

“Latar belakang usulan penambahan pimpinan DPR dan MPR adalah untuk mencegah kegaduhan politik. Saya melihat esensi di DPD justru lebih kuat. Yaitu untuk penguatan kelembagaan,” ujar Direktur Hukum Serum Institute ini.

Muhtar menambahkan, pimpinan DPD harus merepresentasikan wilayah berdasarkan gugus kepulauan. Ini juga bersenyawa dengan spirit DPD sebagai lembaga yang membawa aspirasi daerah. Sebab kepentingan daerah berbeda-beda. 

“Mengacu pada mekanisme pemilihan saat ini, berdasarkan pembagian Indonesia Timur dan Indonesia Barat, saya kira butuh penyempurnaan. Sebab di timur sendiri misalnya, kepentingan antar wilayah amat berbeda. Agenda perjuang yang disuarakan Papua tentu beda dengan Kalimantan, begitu pula Sulawesi dan Maluku,” imbuh Muhtar.

Usulan penambahan pimpinan DPD yang nantinya berkonsekuensi pada penjaringan nama berdasarakan gugus kepulauan sangat rasional. Menurut Muhtar, para anggota DPD terpilih akan merasa terwakili aspirasinya jika ada pimpinan dari wilayah mereka. Ini tentu berkonsekuensi positif pada putusan-putusan DPD sehingga bobotnya lebih kuat.

Sementara itu, anggota DPD terpilih Tamsil Linrung mengatakan, bahwa saat ini memang sedang berjalan komunikasi untuk memasukkan agenda perubahan komposisi pimpinan DPD dalam UU MD3 yang bakal direvisi. Menurut senator dari daerah pemilihan Sulawesi Selatan ini, pembagian gugus kepulauan yang mencuat adalah Sumatera, Jawa, Sulawesi, Kalimantan-Bali dan Maluku-Nusa Tenggara-Papua.

“Opsi ini representatif secara wilayah dan proporsional berdasarkan jumlah provinsi pergugus kepulauan,” kata Tamsil.

Penambahan kursi pimpinan DPD diharapkan dapat memacu kinerja lembaga. Tamsil mengimbuhkan, bahwa agenda penguatan DPD yang menjadi hajat seluruh senator dapat lebih mulus berjalan dengan dukungan pimpinan yang merepresentasikan kepentingan daerah dan wilayah. Namun Tamsil mengingatkan, bahwa bila penambahan pimpinan terealisasi, maka ini berkonsekuensi logis dengan pertanggungjawaban lembaga pada publik. 

“DPD harus menjawab ekspektasi masyarakat yang dibuktikan dengan kinerja. Mengadvokasi kepentingan daerah di tingkat pusat, dan inisiatif legislasi sebagai mitra DPR untuk menguatkan kelembagaan legislatif secara keseluruhan”, pungkas politisi yang kini duduk sebagai Wakil Ketua Komisi VII DPR ini.