Pentingnya Melanjutkan Kepemimpinan Jokowi

Pentingnya Melanjutkan Kepemimpinan Jokowi
Presiden Jokowi saat bertemu Relawan Balad Jokowi di Kota Garut
Jika Jokowi bisa menjadi presiden, maka anak-anak dari pulau terpencil, lereng gunung atau pedalaman boleh dan bisa memimpikan jabatan yang serupa.

SALAH SATU alasan kenapa Kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi) harus diteruskan adalah karena kehadirannya dalam pentas politik nasional telah memupus mitos bahwa jika ingin menjadi presiden di negara ini orang harus berasal dari trah elite. Jokowi juga mendobrak tradisi suksesi kepemipinan di Indonesia yang selalu menempatkan ketua atau elite partai politik sebagai sosok yang paling berhak berlaga pada panggung suksesi tertinggi. Bos partai, selama ini selalu memonopoli akses menuju kekuasaan, sementara kekuasaan tertinggi yang dipegang rakyat tak pernah diberi ruang untuk mengusung calon presiden sesuai kehendaknya.

Jokowi bukan pemimpin partai yang bisa memerintahkan seluruh kader dan simpatisan untuk tunduk atas perintahnya. Sebagai kader biasa di partai politik dia tak memiliki kuasa apa pun untuk menggerakkan mesin partai. Di sisi lain aturan undang-undang juga membuat Jokowi juga tak bisa mengklaim dirinya maju sebagai calon presiden atas kehendak pribadi.

Tiket berlaga pada Pilpres 2014 maupun 2019 diperoleh Jokowi lantaran rakyat berkehendak dan menobatkannya sebagai pemimpin yang lahir dan besar dari rakyat. Dukungan itu tak tiba-tiba datang dari langit. Rakyat menyimak sepak terjangnya sejak menjadi pengusaha mebel, Wali Kota Solo hingga Gubernur DKI Jakarta. Dan rakyat merekamnya dalam memori kolektif mereka.

Bagi rakyat, gaya kepemimpinan Jokowi dianggap sebagai fenomena baru dalam khazanah kepemimpinan negeri ini. Dia dianggap menebar harapan dan rakyat mempercayainya. Buktinya, baru setahun menjabat Gubernur DKI Jakarta, rakyat memberinya mandat sebagai pemimpin tertinggi negeri ini. Jokowi menganggap kemenangannya adalah kemenangan rakyat.

“Kemenangan rakyat ini akan melapangkan jalan untuk mencapai dan mewujudkan Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi dan berkepribadian secara kebudayaan,” kata Jokowi ketika mendeklarasikan kemenangannya bersama Jusuf Kalla dalam Pilpres 2014 di atas kapal pinisi KM Hati Buana Setia yang sandar di Dermaga 9, Pelabuhan Sunda Kelapa, 22 Juli 2014.

Marcus Mietzner peneliti dari Australian National University dalam tulisan berjudul Rise of a Polite Populist menyebut kemenangan Jokowi adalah kemenangan populisme di Indonesia. Dia menjuluki versi populisme Jokowi sebagai jenis populisme yang terbuka, tidak meledak-ledak dan santun luar biasa. Pada intinya populisme Jokowi umumnya dianggap lebih lembut dan bersahabat.

Populisme jenis ini menjadi antitesis bagi gaya lawan tandingnya pada Pilpres 2014 maupun 2019. Prabowo Subianto, yang tampak lebih keras dan mengandung unsur-unsur ultra-nationalisme dan konfrontasi yang kental dengan retorika-retorika yang brutal. Jokowi bukan dari jenis pemimpin yang memberi rakyatnya sarapan agitasi, menyuguhkan makan siang konfrontasi, dan menyajikan makan malam berupa mimpi.

Populisme Jokowi tak digunakan untuk mengeksploitasi sentimen massa namun lebih banyak mengarah pada bagaimana mengajak masyarakat untuk menyelesaikan persoalan praktis sehari-hari yang memang harus dihadapi secara konkret. Majalah The Economist pernah menulis keuniknya jenis populisme Jokowi itu, mereka menyebutnya sebagai “sosok penuntas masalah” atau Mr. Fix-It.

Populisme dalam sejarah Indonesia, mempunyai karakter yang berbeda dengan kasus Amerika Latin. Di era Sukarno populisme justru bergerak ke arah progresif, menjadi alat konsolidasi populer menentang neokolonialisme untuk mewujudkan mimpi Sukarno menciptakan “sosialisme ala Indonesia”.

Populisme era 1960-an berpuncak pada karakter dan peran simbolis Sukarno sebagai pemersatu bangsa dan proklamator kemerdekaan untuk menolak apa yang disebutnya dengan neokolonialisme dan neoimperialisme. Populisme Sukarno ditopang oleh aliansi politik yang mendukung kepemimpinanya dalam konsepsi persatuan nasional yang disebutnya dengan Nasionalis, Agama dan Komunis.

Namun, jatuhnya Sukarno menjadi penanda periode panjang bekunya populisme di Indonesia. Soeharto secara sistematik memberangus demokrasi dan ekspresi-ekspresi populisme melalui depolitisasi dan de-Sukarnoisasi. Upaya itu bisa disebut gagal total. Meski beku, populisme tetap berada di benak rakyat, sekaligus membentuk alam pikiran politik dan menuntun sejumlah aktor politik untuk menyeru dan memobilisasi rakyat.

Beberapa letupan-letupan populis tetap muncul seperti pada protes SDSB (1991), intervensi Orde Baru atas kemunculan Megawati di PDI, penolakan Pemilu 1997, dan periode panjang  gerakan mahasiswa tahun 1998-1999.

Pada era Jokowi, populisme justru bersandar pada sosok Jokowi sendiri. Populisme politik itu dibangun di atas kemuakan rakyat akan negara dan parpol yang korup dan oligarkis.  Rasa muak itu bertransformasi menjadi partisipasi elektoral mendukung Jokowi dalam Pilpres 2014 karena dipandang sebagai sosok yang jujur, sederhana, dan bukan mewakili oligarki elit politik. Jokowi dianggap sebagai representasi masyarakat, seperti dalam slogan kampanye “Jokowi adalah kita”.

Munculnya sosok Jokowi yang didukung relasi personal dan gerakan relawan yang tidak diikat dalam sebuah organisasi partai politik adalah ciri utama gerakan populisme. Populisme politik Jokowi bila dirunut idenya dimulai jauh sebelum Pilpres 2014. Proses pencalonan sebagai presiden, kampanye, pencoblosan hingga pelantikan hanya menjadi penegas persekutuan lintas kelas yang mengusung perubahan sekaligus mereorganisasi negara yang korup warisan Orde Baru.

Populisme Jokowi mulai dibangun ketika dia menjadi Wali Kota Solo lalu Gubernur DKI Jakarta dengan program-programnya di bidang kesehatan dan pendidikan untuk rakyat miskin. Populisme ala Jokowi menemukan rohnya dengan pendekatan “blusukan” menyerap problem langsung masyarakat dan mendiskusikan solusinya sekaligus. Pendekatan ini menghapus kesan pejabat negara yang angkuh, birokratis, korup dan formal.

Realitas kemenangan Jokowi dalam ajang Pilpres 2014 bagaimanapun harus dilihat sebagai tanda membaiknya transisi demokrasi di Indonesia. Kemenangan itu sekaligus mengukuhkan kembali rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Jokowi dianggap menjadi representasi kekuatan rakyat yang selama ini hak politiknya dipreteli elite.

Jika Jokowi bisa menjadi presiden, maka anak-anak dari pulau terpencil, lereng gunung atau pedalaman boleh dan bisa memimpikan jabatan yang serupa. Menjadi pemimpin tertinggi bukan hal yang mustahil jika mereka mampu memimpin dengan bekerja untuk melayani rakyat. Mereka bisa belajar dari Jokowi caranya. Itulah kenapa, melanjutkan kepemimpinan Jokowi menjadi penting!

Ma’ruf Muttaqien
Sekjen Balad Jokowi