Perhatian Presiden Jokowi Pada Pengembangan Usaha Mikro Kecil

Perhatian Presiden Jokowi Pada Pengembangan Usaha Mikro Kecil
Foto dok. setkab.go.id

MONITORDAY.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi), memberi perhatian terhadap para pengusaha mikro kecil, dengan mengundangnya ke Istana Merdeka Jakarta untuk mendengar berbagai masukan dari mereka. Pertemuan tersebut digelar Selasa, (18/6).

Baca Juga : Ketua DPR: Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XVI, Ancaman Perekonomian Nasional dan Usaha MIkro

Dalam kesempatan itu, Jokowi mengingatkan bahwa peluang bagi pengusaha mikro kecil terbuka lebar. Ia pun meminta kepada para pengusaha yang hadir agar menggunakan kesempatan itu sebaik-baiknya.

"Saya kira kita memiliki kesempatan yang masih sangat longgar sekali di negara kita Indonesia untuk mengembangkan usaha-usaha yang ada dan ruang seperti itu marilah kita gunakan sebaik-baiknya," tutur Jokowi, seperti dilansir laman setkab.

"Baik di usaha jasa, usaha perdagangan atau industri kecil, industri menengah yang saya sendiri mengalaminya betul-betul mulai dari nol," lanjut dia.

Pengusaha yang hadir dalam pertemuan itu terdiri dari beberapa perhimpunan seperti Himpunan Pengusaha Mikro Indonesia (HIPMIKINDO), Asosiasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia (AKUMINDO).

Kemudian Asosiasi Industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia (AKUMANDIRI), dan Himpunan Pengusaha Mikro Kecil Menengah Indonesia (HIPMIKIMDO). 

Jokowi mengingatkan kepada para pengusaha agar hati-hati terhadap fasilitas fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Menurut dia, fasilitas-fasilitas yang terlalu banyak itu kadang-kadang justru melemahkan entrepreneurship.

"Sehingga juga fasilitas perlu tetapi juga jangan sampai melemahkan karakter entrepreneurship," tutur mangan Walikota Solo ini. 

Hal yang menjadi perhatian para pengusaha yaitu soal pajak yang harus dibayar dinilai terlalu memberatkan. Meskipun sudah diturunkan dari dari 1 persen menjadi 0,5 persen, mereka ingin agar diturunkan menjadi 0 persen.

Ketua Asosiasi UMKM Indonesia (AKUMINDO), M. Ikhsan Ingartubun mengatakan, pajak 0,5 persen bagi merka masih memberatkan. Karena itu menurunkannya menjadi 0 persen dinilainya akan sangat membantu bagi pengembangan usaha mikro. 

"Kami minta sama seperti dengan negara China yang pada 2020 itu usaha mikro dan kecil itu minta 0%,” kata M. Ikhsan. 

Para pengusaha juga menyinggung pidato Presiden Jokowi pada penyampaikan APBN 2018 lalu, yaitu konsisten dalam menjalankan keuangan syariah untuk ekonomi kerakyatan. Mereka menilai yang paling cocok bagi UMKM adalah keuangan syariah.

“Inilah yang kami minta upaya kosisten bahwa di kita ada Bank Mualamat yang paling pertama menerapkan sistem syariah itu paling cocok untuk UMKM," tuturnya. 

Ikhsan mengatakan, bahwa para pengusaha juga sepakat bahwa Indonesia harus masuk ke dalam 4G, yang mana produk-produk daripada UMKM harus diketahui oleh seluruh dunia dengan meningkatkan platform 4G kepada seluruh dunia. Mulai daripada lokal terus naik kepada internasional.

“Itu menjadi backbon seseluruh dunia, dan Indonesia harus berani keluar seperti China untuk mempromosikan produk-produknya dari produk kearifan lokalnya,” ujarnya. 

Selain itu, Ikhsan juga mengusulkan agar perlunya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM direvisi.

Setelah pertemuan tersebut, Ikhsan mengatakan bahwa Presiden Jokowi tekah mencatat beberapa hal yang penting termasuk dalam hal sertifikasi halal, hak paten yang saat ini masih dirasa terlalu sangat mahal dan berbelit-belit.

“Beberapa poin itu dicatat dengan baik dan harus dirumuskan para menteri supaya kalau perlu seperti sertifikasi-sertifikasi ini kalau perlu digratiskan supaya memudahkan cost dari usaha mikro kecil dan menengah,” ungkapnya.