Riziq Dianggap Telah Politisasi Kasus Seolah Jadi Korban

Riziq Dianggap Telah Politisasi Kasus Seolah Jadi Korban
Foto: Istimewa

MONITORDAY.COM - Pasca ditangkap oleh kepolisian Arab Saudi, karena memasang bendera diduga ISIS di kediamannya di Mekkah, Imam Besar FPI Habib Rizieq lewat pendukungnya malah menuduh bahwa kasus ini direkayasa oleh intelijen dari Indonesia untuk memfitnah sang imam besar. Mereka juga meminta kepada kepolisian setempat agar menyelidiki apa yang dituduhkan itu.

Menanggapi hal ini, Ketua Setara Institute Hendardi, mengatakan bahwa tuduhan itu merupakan upaya Rizieq dalam mempolitisir kasus seolah dirinya yang menjadi korban. Menurutnya, tuduhan yang diutarakan itu sama sekali tidak berdasar.

"Dugaan, kecurigaan serta tudingan pengikut RS sebagai perbuatan dari unsur aparat Negara RI seperti BIN disamping tidak logis, juga hanya fantasi, ilusi dan dugaan kuat merupakan bentuk politisasi sebagai seolah-olah korban," kata Hendardi dalam keterangan tertulisnya, Jumat (9/11).

Ia mengatakan, bahwa semua otoritas negara Arab Saudi sebagai negara yang berdaulat tentu tidak mungkin ada campur tangan dari negara lain. Karenanya keterlibatan Intel dari Indonesia dalam merekayasa kasus ini adalah hal yang tidak bisa diterima logika.

"Jadi masalah adanya bendera hitam di kediaman RS di Arab Saudi tidak perlu ditanggapi berlebihan oleh pemerintah dan unsur aparat keamanan," imbuhnya.

Hendardi menambahkan, bahwa setiap warga negara Indonesia di luar negeri memang harus dilindungi Pemerintah RI, tidak terkecuali Rizieq. Namun, mesti terus diingat bahwa status Rizieq adalah pelarian/buron dari beberapa kasus yang melilitnya di Indonesia, termasuk, chatting porno, yang diduga melibatkan dirinya.

Meski begitu, pemerintah terus mengupayakan bantuan yang menurut Hendardi labih dari cukup kepada Rizieq sebagai WNI, namun Ia justru menghindar dari proses hukum di Indonesia.

"RS memilih menghindar menghadapi hukum di Indonesia, namun tetap mencoba bermain politik di negara orang yang konsekuensinya juga kerap mesti berhadapan dengan hukum di negara tersebut," ungkapnya.