Soal Agenda Stop Impor: Prabowo Dinilai Jual Mimpi, Jokowi Kerja Nyata

Soal Agenda Stop Impor: Prabowo Dinilai Jual Mimpi, Jokowi Kerja Nyata
Koordinator Koalisi Nasional Relawan Muslim Indonesia (KN RMI) Ton Abdillah Has dalam tasyakuran posko KN RMI di jalan Slamet Riyadi No. 5 Jakarta Timur (3/11/2018)

MONITORDAY.COM - Koordinator Koalisi Nasional Relawan Muslim Indonesia (KN RMI) Ton Abdillah Has angkat bicara soal janji Capres Prabowo Subianto yang mengatakan tidak akan mengimpor apa-apa ketika terpilih menjadi Presiden. Menurut Ton, janji tersebut sebagai sesuatu yang utopis dan berpotensi makin mendorong rakyat berputar dalam irrasionalitas politik.

Ton yang juga Ketua DPP Majelis Dakwah Islamiyah (MDI) menjelaskan, ada tiga alasan mengapa ucapan Prabowo tidak rasional. Pertama, relasi ekonomi hari ini membuat semua negara tidak bisa menutup diri dari perdagangan global.

“Artinya, menutup pintu impor sama dengan mengunci kesempatan ekspor. Sehingga, yang perlu dipastikan hanyalah neraca perdagangan Indonesia semakin surplus dari masa ke masa,” ungkap Ton di posko KN RMI, Senin (5/11/2018) malam.

Kedua, kata Ton, agenda strategis pembangunan ekonomi Indonesia ke depan adalah industrialisasi guna meningkatkan nilai tambah. Selain berbasis sumber daya lokal, bahan baku dan peralatan industri dalam negeri banyak memerlukan bahan impor, khususnya yang berbasis teknologi.

“Sehingga dalam konteks ini, mestinya yang dilakukan adalah mengurangi ekspor bahan baku melalui program industrialisasi, sehingga pasar dalam negeri dikuasai produksi dalam negeri,” papar mantan Ketum DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah itu.

Alasan ketiga, sambung Ton, terdapat cukup banyak barang impor yang memerlukan waktu bahkan untuk sekedar mengurangi volume impornya, seperti impor bahan bakar.

“Itulah alasan Presiden Jokowi memerintahkan pembangunan dua kilang minyak baru di Bontang dan Tuban serta revitalisasi kilang lama di Cilacap, Dumai, Balongan, dan Balikpapan dengan investasi ratusan triliun rupiah,” bebernya.

Pembangunan kilang minyak yang sudah 20 tahun tidak dilakukan, menurut Ton, dimaksudkan Jokowi untuk mengurangi volume impor BBM yang sangat membebani nilai tukar rupiah, karena pada tahun 2017 saja impor BBM senilai USD 14,5 miliar.

“Pemenuhan kebutuhan bahan bakar dalam negeri dari produksi sendiri juga menghemat anggaran sebesar 13,5 triliun rupiah setahun,” ungkapnya.

Pada dasarnya, Ton setuju upaya impor yang merugikan petani dan industri dalam negeri perlu dievaluasi.

“Namun menjanjikan penghentian impor secara total adalah janji kosong yang tidak berpijak pada kondisi riil ekonomi bangsa,” jelasnya.

Ton menilai, Presiden Jokowi beruntung punya menteri perindustrian, menteri pertanian, menteri kelautan dan perikanan, serta kementerian ESDM yang bekerja keras mewujudkan visi ekonomi Presiden Jokowi yang berpijak di bumi dan bekerja secara programatik untuk mewujudkan kemandirian ekonomi bangsa.