Soal Dugaan 31 Juta DPT Rahasia, BPN Prabowo-Sandi Minta Kemendagri dan KPU Transparan

Soal Dugaan 31 Juta DPT Rahasia, BPN Prabowo-Sandi Minta Kemendagri dan KPU Transparan

MONITORDAY.COM - Isu soal 31 juta suara susulan yang diserahkan Kemendagri kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi perbincangan publik.

Jika hal tersebut benar duduk permasalahannya, maka hal itu akan mempengaruhi pelaksanaan Pemilu dan Pilpres 2019 menjadi tidak Luber dan Jurdil. 

Hal itu disampaikan koordinator Forum Rakyat, Aktivis Tionghoa Lieus Sungkharisma kepada Monitorday.com di Jakarta, Rabu, (5/12).

"Meski dipertanyakan banyak pihak, anehnya data susulan itu sampai hari ini belum boleh dibuka oleh Kemendagri dengan alasan rahasia," kata Lieus. 

"Maka, kalau sampai data 31 juta pemilih susulan itu tidak juga dibuka ke publik hingga akhir tahun ini, KPU terancam kehilangan kredibilitasnya karena dinilai tidak teransparan, dan pelaksanaan Pemilu 2019 terancam tidak Jurdil,” sambungnya. 

Untuk diketahui, sejak beberapa bulan lalu sejumlah pihak mempertanyakan adanya dugaan data siluman alias data susulan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ke KPU yang mencapai 31 Juta untuk Pemilu 2019. 

Muncul kecurigaan lantaran Kemendagri melaporkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) setelah menetapkan DPT yang diketahui mencapai 185 juta pemilih.

"Ustadz Husein Haeikal (Ustadz Babe) bahkan pernah mempertanyakan langsung hal itu ke KPU. Namun jawaban yang diberikan tidak memuaskan. Padahal jumlah 31 juta itu bukan angka yang kecil," kata Lieus. 

Oleh karena itu, Lieus meminta KPU agar tidak bermain-main dengan data 31 juta pemilih susulan yang menjadi opini publik tersebut. 

"Pemilu itu bukan kerja main-main. Ini menyangkut masa depan bangsa dan negara. Kalau sejak awal sudah ada dugaan kecurangan, maka hasilnya juga akan curang. Masak sih DPT sudah ditetapkan masih ada data susulan?" cetusnya. 

Lebih lanjut, Lieus mengaku akan menanyakan langsung ke Kemendagri untuk mengkonfirmasi hal tersebut.

"Pak Tjahjo itu teman saya ketika sama-sama menjadi pengurus KNPI. Saya percaya dia tidak akan melakukan hal-hal yang akan merugikan bangsa dan negara ini," tandasnya.