Syamsuddin Haris Soroti Demarkasi Tokoh Agama dan Politisi Dalam Kontestasi Pemilu

Syamsuddin Haris Soroti Demarkasi Tokoh Agama dan Politisi Dalam Kontestasi Pemilu
Peneliti Senior LIPI Syamsuddin Haris

MONITORDAY.COM - Peneliti senior dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris mengatakan bahwasannya saat ini peranan ulama memang istimewa, namun idealnya ulama tidak ikut campur dalam ranah politik.

"Pandangan saya, ulama itu tidak bisa masuk ke dalam ranah politik. Kenapa? Karena ulama itu letaknya istimewa. Bukan berarti tidak boleh. Tapi ulama harus menanggalkan keulamaannya jika memang ingin masuk ke politik," kata Haris dalam diskusi politik bertajuk 'Posisi dan Peran Ulama di Pilpres 2019' Manggarai, Jakarta, Kamis (11/10/2018).

Namun, dirinya mengaku jika hal itu hanya pandangan pribadi saja. Meskipun dia tak menampik jika orang lain mempunyai pandangan berbeda soal itu. Menurutnya, perbedaan itu tak mesti dipermasalahkan.

"Nah, itu hanya pandangan saya. Tapi kalau ada yang menilai berbeda ya itu silahkan saja. Tapi yang jelas ulama tidak akan bisa menjalankan dirinya sebagai ulama dan politisi secara bersamaan," tutur Haris.

Adapun, lanjut Haris, terkait sejumlah tokoh ulama yang menjual ayat suci untuk kepentingan politik praktis itu kerap terjadi belakangan. Terlebih menjelang Pemilu Presiden.

"Bagi saya ulama ya ulama. Apakah ulama boleh masuk politik? Ya boleh saja. Kan kita semua tahu dalam setiap Pemilu jual beli ayat-ayat suci itu menjadi sangat ngetrend bagi politik bangsa kita saat ini," ucapnya.

"Dalam konteks politik kita saat ini, tokoh agama kita boleh masuk ke politik. Sepanjang tidak ada mempolitisasi agama ke politik ya itu sah-sah saja," sambungnya.

Haris menegaskan, kedewasaan umat Islam dalam menyikapi tokoh yang menjual ayat demi kepentingan politik praktis dinilai masih rendah. 

Tak hanya itu, kata Haris, masyarakat saat ini masih mudah diombang-ambingkan oleh berita bohong atau hoax.

"Kedewasaan masyarakat, memang belum begitu tinggi ya. Masyarakat masih mudah diombang ambingkan oleh berita bohong, informasi yang di sortir, data-data yang masih dilema," tegasnya.

"Ini ada hubungannya dengan tingkat ekonomi bangsa. Jadi jangan lupa juga dengan faktor pendidikan dan faktor ekonomi. Kalau ini masih ketinggalan jangan harap untuk kita bisa maju," imbuh dia.

Haris menambahkan, ketika banyak ulama yang terseret ke dalam politik praktis, maka ulama tersebut harus keluar dari keulamaannya.

"Artinya, ketika ulama masuk ke dalam dunia politik maka keulamaannya jadi memudar. Jadi ulama bersifat kultural dan politik bersifat struktural," pungkasnya.