Tak Diberikan Izin, Amien Rais dan Neno Warisman Gelar Diskusi Lesehan di Gedung DPR/MPR

Tak Diberikan Izin, Amien Rais dan Neno Warisman Gelar Diskusi Lesehan di Gedung DPR/MPR

MONITORDAY.COM - Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional Amien Rais bersama aktivis #2019GantiPresiden Neno Warisman menyambangi gedung DPR RI untuk menggelar diskusi bertajuk "Menuntut Penegakan Hukum atas Dugaan Korupsi Pejabat-pejabat Tinggi Negara" Senin,(29/10/2018). 

Selain Amien dan Neno, turut hadir yang menjadi narasumber Waketum Gerindra Ferry Juliantono, Ahmad Yani, Budayawan Betawi Ridwan Saidi dan Pimpinan PA 212 Slamet Maarif, serta peneliti LIPI Siti Zuhro, Babe Saidi Budayawan Betawi, turut hadir untuk mengisi acara tersebut. 

Rencananya, acara tersebut akan digelar di ruang GBHN, Gedung DPR/MPR. Namun, setelah para narasumber berkumpul, pihak Sekretariat Jenderal MPR tak memberikan izin pakai ruangan GBHN MPR untuk dijadikan tempat diskusi. Alasannya, karena ruangan ingin dipakai untuk rapat. 

Diskusi itu akhirnya digelar di depan Gedung Nusantara V. Para peserta diskusi duduk lesehan, sementara para pembicara disediakan bangku-bangku. Tanpa perlengkapan pengeras suara, acara diskusi pun dilangsungkan. 

Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara, selaku koordinator forum diskusi menjelaskan kronologi peminjaman ruangan GBHN hingga batal digunakan. Marwan menilai ada kezaliman yang disengaja. Dia juga menyebut ada pihak Istana di balik peristiwa ini.

"Mendadak Minggu kemarin saya dihubungi oleh Sekretariat MPR, mengatakan ingin menggunakan ruangan, karena itu silakan kami mencari ruangan lain," kata Marwan di lokasi, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, enin (29/10/2018).

"Ini kami melihat ada hal yang tidak wajar. Saya dihubungi kemarin sore berarti kan tahu ini mau digunakan. Ya kalau mau memakai pun ada ruangan lain yang bisa dipakai. Kenapa harus ruangan yang sudah dikonfirmasi mau dipakai oleh kita," tandasnya.  

Acara diskusi tetap dilangsungkan. Para peserta diskusi pun ramai berdatangan, tak jarang terdengar suara bernada protes atas perlakuan Setjen MPR karena tidak diberikan akses untuk berdiskusi di tempat yang dianggap layak.