Beberkan Kondisi Petani, Legislator Ini Sebut Pemerintah Tak Perlu Impor Beras

Kondisi lahan padi petani masih cukup untuk dipanen

Beberkan Kondisi Petani, Legislator Ini Sebut Pemerintah Tak Perlu Impor Beras
Wakil Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono didampingi anggota Komisi IV DPR RI Sunarna mencoba menjalankan traktor roda empat saat penyerahan bantuan alat dan mesin pertanian di Pendopo Rumah Dinas Wakil Bupati Banyumas, Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Minggu (30/8/2020). ANTARA/Sumarwoto


MONITORDAY.COM - Anggota Komisi IV DPR RI Sunarna menilai pemerintah belum perlu mengimpor beras untuk mendukung ketahanan pangan pada masa pandemi COVID-19 karena hasil panen padi pada musim tanam April-September tergolong baik.

"Saat ini belum butuh untuk impor beras karena memang panen dari petani baik kondisinya, belum ada kendala. Semoga nanti memang tidak (ada kendala) sehingga tidak terjadi impor," tegasnya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Minggu.

Sunarna mengatakan hal itu kepada wartawan usai menyerahkan bantuan berupa alat dan mesin pertanian (alsintan) dari Kementerian Pertanian kepada Pemerintah Kabupaten Banyumas di Pendopo Rumah Dinas Wakil Bupati Banyumas untuk diteruskan ke Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian (UPJA) yang ada di wilayah itu.

Kendati demikian, dia mengakui saat ini ada masalah pada ketersediaan pupuk saja.

"Pupuk pada saat ini, di posisi bulan Agustus ini, khususnya urea itu penebusannya dari petani sudah di atas 80 persen. Jadi, kemungkinan ada masalah di September sampai Desember," kata anggota Fraksi PDIP dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah VIII Banyumas dan Cilacap itu.

Menurut dia, hal itu sedang dibicarakan dengan harapan nantinya ada solusi terkait dengan masalah pupuk tersebut.

Ia mengatakan masalah pupuk tersebut berkaitan dengan subsidi di mana subsidinya bukan di Kementerian Pertanian melainkan di Kementerian Keuangan.

"Semoga saja nanti ditambahi sama Bu Menteri Keuangan (Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, red.). Kalau belum ditambahi tentu itu akan masalah atau mungkin usulan kami apakah ada alternatif yang lain," katanya.

Sunarna mengatakan pihaknya dari Fraksi PDIP juga masih menolak pelaksanaan wajib Kartu Tani yang rencananya akan diterapkan mulai September.

Menurut dia, jika Kartu Tani diwajibkan mulai bulan September akan makin menyulitkan petani yang saat sekarang susah mendapatkan pupuk.

"Kondisinya sedang pandemi Corona (COVID-19, red.) seperti ini, akan tambah membikin sulit pada petani. Tetapi semoga nantinya akan ada jalan keluar," tegasnya.

Sementara itu saat memberi sambutan dalam penyerahan alat dan mesin pertanian, Sunarna mengatakan jumlah alsintan yang diberikan cukup banyak namun belum semuanya sampai di Banyumas terutama traktor roda dua karena masih dalam pengadaan.

Selain itu, dia mengharapkan alsintan bantuan dari pemerintah tersebut dapat dimanfaatkan dengan sebaik mungkin.

Berdasarkan data, jumlah alsintan yang diserahkan untuk 45 UPJA se-Kabupaten Banyumas tersebut mencapai 107 unit, antara lain berupa traktor roda empat, traktor roda dua, transplanter, cultivator, dan pompa air.

Saat ditemui di sela penyerahan bantuan alsintan, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas Widarso mengatakan tanaman padi dengan luasan sekitar 10.000 hektare akan panen pada bulan Agustus.

"Kalau bulan September tinggal sedikit, sekitar 3.000-4.000 hektare," katanya.

Menurut dia, hasil panen padi petani di Kabupaten Banyumas tersebut tergolong bagus dengan rata-rata produksi mencapai 5,5 ton gabah kering giling per hektare atau 7-8 ton gabah kering panen per hektare.