Erick Thohir, Pilpres 2024 dan Pusaran Kasus PT Taspen

Erick Thohir, Pilpres 2024 dan Pusaran Kasus PT Taspen
Aktivis Faisal Assegaf saat di Bareskrim.

Oleh: C. Suhadi SH MH.

SUARA Faizal Assegaf di depan Kantor Bareskrim Polri pecah dan sangat emosional. Kata-kata kasar dan penuh makian pun mengalir dari mulut aktivis yang gemar mencuit status kontroversial ini di media sosial.

Faizal Assegaf lantas menantang Erick Thohir untuk segera melaporkannya, mengingat berita soal dirinya yang telah dilaporkan oleh kuasa Erick ternyata tidak ada dalam daftar laporan di Bareskrim. Faizal pun merasa nama baiknya dicemarkan oleh keterangan pers tim kuasa hukum yang mewakili Erick Thohir.

“Saya minta Erick datang lapor dan segera juga Kamarudin datang melapor. Kamarudin Simanjuntak bertanggungjawab atas isi video tersebut,” ujar Faizal dalam sebuah video yang beredar di media sosial, pada Senin (28/8/2022).

Dalam banyak kebiasaan di dunia lapor-melapor yang dilakukan advokat yang mewakili klien, kejadian seperti itu wajar terjadi. Itu artinya Lawyer tidak terlebih dahulu koordinasi dengan Bareskrim, lain halnya apabila didahului dengan koordinasi, tentunya hasilnya akan beda.

Dalam konteks ini kita harus mengapresiasi ET (panggilan akrab Eric Thohir), walaupun beliau seorang Menteri namun tidak serta merta memanfaatkan kekuasaan untuk urusan hukum. Apalagi ini hanya menyangkut harkat dan martabatnya, bukan perannya sebagai Menteri walaupun arahnya kesana.

Munculnya berita ini, barangkali tidak lepas dari peran pengacara yang dikuasakan. Karena waktu laporan belum diterima tidak dibuka ke publik (media) bahwa laporan belum diterima karena masih memerlukan dokumen pendukung lainya. Dan waktu penulis melihat potongan video pendek dari kuasa pelapor memang terkesan laporan sudah diterima sehingga wajar sang terlapor agak kebakaran jenggot.

Terlepas dari itu semua, adalah sangat tidak elok seorang aktivis marah-marah tanpa melihat persoalan secara runtut. Apalagi dengan ucapan-ucapan yang tidak pada tempatnya. Perlu diingat, jika akibat kata-kata kasar dan tidak menyenangkan darinya tersebut merupakan perkara baru yang dapat diproses menurut hukum, pasal 311 KUHP dan pasal 28 ayat 2 ITE.

Berkaitan dengan tuduhan yang dilontarkan bahwa, ada BUMN melalui PT. Taspen mengelola dana Capres 2024 sebesar Rp300 Trilyun. Maka seharusnya tuduhan seperti ini tidak ditelan mentah-mentah, dan tanpa ada kajian hukum malah diblast ke ruang publik.

Seperti sama-sama kita ketahui, BUMN itu pada umumnya jenis usaha yang sebagian besar sahamnya dimiliki Pemerintah (sekurang kurang kurangnya 51 %) dan sisanya milik swasta. Namun PT. Taspen adalah jenis perusahaan yang bukan semi swasta karena kepemilikan sahamnya 100 % milik Negara yang dikelola Kementrian BUMN sebagai pelaksana RUPS, pasal 1 dan 2 UU No. 19 tahun 2003.

Melihat komposisi saham yang demikian, dimana dan dalam hal apa keberadaan uang 300 T yang dikelola Taspen. Karena dengan masuknya uang Rp300 T maka secara otomatis uang itu milik PT Taspen, mengingat PT Taspen 100%  saham milik Perusahaan. 

Selain itu akan menjadi sulit dan bahaya apabila terdapat dana yang dapat dicurigai (tidak jelas) berada di PT Taspen, karena yang namanya Badan Hukum tidak lepas dari kontrol team audit dan team audit PT Taspen yang dikenal Komite Audit. Di dalamnya bukan orang-orang yang sembarangan yang dapat diajak kongkalikong, apalagi kita tahu reputasi ET dalam mengelola BUMN selama ini layak diacungi jempol.

Itu terbukti bahwa langkah ET dalam membangun reformasi BUMN cukup jelas dan terang seperti kasus Asabri, Asuransi Jiwas Raya dan banyak lagi. Dia sebagai Menteri pasang badan demi memperbaiki carut marutnya wajah BUMN yang dipimpinnya. Padahal terdapat gurita yang tidak kecil yang sudah menggerogoti perusahaan-perusahaan yang diproses hukum.

*Penulis: C. Suhadi SH MH (Pengamat Hukum)