Hanya PNS yang Bakal Dapat Pulsa Rp 200 Ribu/Bulan, Kebijakan Ini Dinilai Tidak Adil

Selain akan menimbulkan kecemburuan sosial di lingkungan Kementerian/Lembaga (K/L), masyarakat di luar PNS juga dinilai akan merasakan hal serupa seperti kalangan guru-dosen, hingga anak sekolah yang juga sangat bergantung dengan teknologi informasi dan komunikasi (infokom) dalam melaksanakan kegiatannya di masa pandemi.

Hanya PNS yang Bakal Dapat Pulsa Rp 200 Ribu/Bulan, Kebijakan Ini Dinilai Tidak Adil
Hanya PNS yang Bakal Dapat Pulsa Rp 200 Ribu/Bulan/Istimewa


MONITORDAY.COM - Analis Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah menyayangkan rencana pemerintah yang akan memberikan pulsa sebesar Rp 200 ribu per bulan untuk golongan pegawai negeri sipil (PNS) pada awal 2021 dinilai akan menimbulkan kecemburuan sosial. 

Pasalnya, kebijakan ini dikecualikan untuk tenaga honorer dan pegawai outsourcing yang ada di instansi pemerintah.

"Bikin iri  saja. tentu ada kecemburuan sosial karena PNS itu kan ada yang kontrak, ada yang macam-macam. bikin kebijakan yang adil lah," ujarnya, Minggu (23/8/2020).

Selain akan menimbulkan kecemburuan sosial di lingkungan Kementerian/Lembaga (K/L), masyarakat di luar PNS juga dinilai akan merasakan hal serupa seperti kalangan guru-dosen, hingga anak sekolah yang juga sangat bergantung dengan teknologi informasi dan komunikasi (infokom) dalam melaksanakan kegiatannya di masa pandemi.

"Semua guru, dosen, murid, tenaga kesehatan harus dapat. Apakah yang swasta nggak (akan) dapat? Ini jadi masalah. Kan sekolah ada yang negeri ada yang swasta, apakah yang negeri saja yang dapat? Ini semua kan terdampak COVID, menurut saya nggak usah dibeda-bedakan semua (harus) dapat baik swasta maupun negeri," ucapnya.

Jika dibeda-bedakan seperti itu, pemerintah harus betul-betul memperhatikan data calon penerima, tingkat transparansi hingga akuntabilitas agar bantuan diberikan tepat sasaran.

"Datanya harus jelas supaya nggak muncul (salah sasaran) itu, kan by name by address. Terus faktanya jangan sampai nanti nggak tepat sasaran, kalau ada yang nggak dapat, terus dapat nanti ada yang double, kan pengalaman kita pada bansos banyak sekali masalah karena datanya sendiri pembagiannya ada yang tidak merata," jelasnya.