Ketua DPP IMM Ini Khawatir Pilkada 2020 Jadi Klaster Baru Penyebaran Covid-19

Jangan sampai menjadi klauster baru dipenyelenggara pilkada serentak daerah-daerah kedepan ini.

Ketua DPP IMM Ini Khawatir Pilkada 2020 Jadi Klaster Baru Penyebaran Covid-19
Ketua DPP IMM, Abd. Musyawir Yahya/ Foto: Istimewa


MONITORDAY.COM - Kabar terbaru ketua KPU Arief Budiman Arief dinyatakan positif Corona. Kabar ini diketahui setelah menjalani tes swab,(18/9).

Sebelumnya juga, komisioner KPU Evi Novida Ginting dinyatakan positif Corona pada (10/9). Berdasarkan kabar tersebut DPP IMM melihat ini menjadi catatan serius bagi pimpinan tertinggi dipenyelenggara KPU RI.

Ketua DPP IMM, Abd. Musyawir Yahya mengungkapkan kekawatiran mengenai kabar ketua KPU yang dinyatakan positif, persoalan dampak pandemi ini akan menambah kerentanan terhadap para penyelenggara yang ada dibawahnya. 

Diketahui, dalam waktu terdekat daerah akan menyelenggarakan pilkada secara serentak 2020.

Pria yang akrab disapa Abdul itu mengatakan, kekawatiran itu akan semakin menjadi penghubung rentetan kasus kedaerah-daerah atau klauster baru penyelenggara pilkada serentak pada bulan Desember ini.

"Jangan sampai menjadi klauster baru dipenyelenggara pilkada serentak daerah-daerah kedepan ini", kata Abdul dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (19/9).

Adapun, kabar tersebut juga diperparah dengan adanya kasus positif Corona, hampir seluruh dikantor kementrian menjadi klaster-klaster penyebaran Covid 19.

"Terdapat 17 kantor kementerian di DKI Jakarta yang menjadi klaster penyebaran corona", tambahnya.

Dalam 17 perkantoran kementrian tercatat berjumlah 139 kasus positif, dimana Kemenkes yang seharusnya menjadi garda terdepan untuk penanganan berada di urutan teratas klaster tertinggi di DKI. Kemudian, Kementerian Perhubungan 90 kasus.

Sehingga, dalam hal ini DPP IMM menyarankan kepada pejabat tinggi negara, seperti Mendagri, KPU, Bawaslu, serta Gugus tugas Covid 19 untuk duduk bersama mengkaji sekaligus mengevaluasi tahapan pilkada yang akan dilaksanakan pada akhir tahun ini.

Selanjutnya, Abdul mengaku saran tersebut semata-mata berlandaskan atas keselamatan nyawa rakyat Indonesia yang secara langsung akan bersinggungan dengan pemilihan para calon kepala daerah mendatang.

"Hal ini semata-mata untuk keselamatan nyawa rakyat, bukan alasan hal-lain. Sekaligus menjadi harapan kita bersama agar dalam tahapan dan pelaksanaan pilkada di daerah-daerah, tidak menjadi klaster baru", pungkasnya.