Mahasiswa Diminta Waspadai Penunggang Gelap

Mereka menggeser isu ke arah sikap-sikap politik inkonstitusional dengan menggunakan tagar #turunkanJokowi dan menyuarakan untuk menggagalkan pelantikan Capres-Cawapres 2019 terpilih.

Mahasiswa Diminta Waspadai Penunggang Gelap
Sejumlah Aktivis Gerakan Mahasiswa dari berbagai kampus melakukan aksi demo di depan gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (24/09/19).


MONITORDAY.COM - Direktur Paramadina Public Policy Institute (PPPI) Ahmad Khoirul Umam mengingatkan agar gerakan mahasiswa berhati-hati terhadap penunggang gelap yang memiliki agenda sendiri untuk menurunkan Presiden Jokowi.

Menurutnya, kelompok penunggang gelap selalu berusaha memanfaatkan gerakan mahasiswa. Ia menilai kelompok itu saat ini mulai terkonsolidasi dengan baik.

“Mereka menggeser isu ke arah sikap-sikap politik inkonstitusional dengan menggunakan tagar #turunkanJokowi dan menyuarakan untuk menggagalkan pelantikan Capres-Cawapres 2019 terpilih,” kata Umam dalam keterangan persnya, Selasa (24/09/19).

Dalam situasi ini, lanjut Ahmad menambahkan, aktivis mahasiswa harus selalu waspada agar dapat secara cermat memisahkan diri kelompok penunggang gelap.

“Kepentingan penunggang gelap jelas tidak sesuai dengan agenda aksi yang orisinal," ujarnya.

Ia kemudian menyebutkan hasil analisisnya terkait aksi gerakan massa yang terjadi beberapa hari terakhir. Setidaknya terdapat tiga elemen yang melakukan aksi, pertama, gerakan mahasiswa dan aktivis yang memiliki agenda aksi yang orisinal fokus pada penggagalan revisi UU KPK, RUU KUHP, RUU Kebakaran Hutan, RUU Pertahanan, RUU Keamanan Cyber dan RUU Pertanahan.

Kedua, pihak yang mendukung Jokowi saat Pilpres 2019, namun kemudian merasa kecewa dengan sikap Jokowi yang dianggap melemahkan KPK dan tunduk pada kepentingan oligarki. Ketiga, penunggang gelap yang berusaha memanfaatkan gerakan mahasiswa yang menggeser isu ke arah sikap inkonstitusional menggagalkan pelantikan Capres-Cawapres 2019 terpilih.

Selain itu, Umam juga mengingatkan masyarakat sipil menghindari rekayasa opini publik melalui media-media digital dan konvensional yang menjadi pelayan bagi kekuasaan yang pongah dan tidak menghiraukan aspirasi publik.

“Agar kekuatan elemen masyarakat sipil harus semakin solid sehigga tidak mudah terfragmentasi,” tandasnya.