Menguji Ketahanan Pangan di Tengah Pandemi Covid-19

Dalam kondisi apa pun pangan tak bisa dilupakan, apalagi di masa pandemi covid 19. Ketahanannya diuji, agar kuat menghadapi perubahan.

Menguji Ketahanan Pangan di Tengah Pandemi Covid-19
Ilustrasi foto/Net


SAAT Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengetahui makin banyak warganya yang dimakamkan sesuai protokol pemulasaran dan pemakaman jasad pasien Covid-19, dia tahu itu waktu yang tepat untuk melakukan pembatasan aktivitas berskala lebih besar dari yang sebelumnya diterapkan di DKI Jakarta.

“Situasi Jakarta terkait covid-19 benar-benar mengkhawatirkan. Karena itu, saya minta warga Jakarta jangan pandang angka 283 itu angka statistik, itu adalah warga kita yang bulan lalu sehat dan berkegiatan,” kata Anies dalam konferensi pers di Balai Kota, Senin (30/3/2020).

Suara Anies saat itu tetiba merendah dan bergetar, ketika menyebut sekira 283 jenazah telah dipulasara dan dimakamkan dengan protap yang sama sejak tanggal 6 hingga 29 Maret. Jenazah-jenazah itu dibungkus plastik, dimasukan ke dalam peti, lalu dimakamkan kurang dari 4 jam hanya oleh para petugas yang menggunakan APD.

Seminggu setelah data itu diungkap Anies, usulan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) pun disetujui. Anies lalu menyiapkan sejumlah paket kebijakan turunannya. Selain aturan soal pembatasan tempat kerja, sekolah, transportasi dan tempat ibadah, Anies juga meminta jajarannya menyiapkan 40.000 paket sembako untuk warganya yang terkena dampak kebijakan itu.

Selain memberikan paket sembako yang terdiri dari beras 5 kg, sarden 2 kaleng kecil, minyak goreng 0,9 liter 1 pouch, biscuit 2 bungkus, masker kain 2 pcs, dan sabun mandi 2 batang, juga terdapat secarik surat yang diberikan Anies kepada warga penerima bantuan sosial tersebut.

Di surat itu, Anies memohon agar paket sembako tersebut diterima dengan baik dan berharap paket sembako tersebut dapat meringankan beban keluar warga DKI yang terdapak covid-19.

Selain banyak dicari orang, sembako rupanya juga senang bikin gaduh. Seperti pasca pembagian paket sembako oleh Pemprov DKI Jakarta tersebut, yang ternyata malah bikin heboh sekolong langit. Sebabnya berawal dari beredarnya foto paket sembako yang diberikan Pemprov DKI Jakarta dibandingkan dengan paket sembako pemberian dari Pemprov Jabar. Paket sembako dari Jabar disebut lebih banyak dibandingkan dari Jakarta.

Foto perbandingan tersebut diunggah pertama kali oleh akun twitter @narkosun. Ia bertanya-tanya dengan kebenaran jumlah item barang dalam paket sembako dari pemprov DKI Jakarta yang lebih sedikit dari paket sembako dari Pemprov Jabar.

Dalam foto itu, tampak paket sembako dari Jabar berisi barang-barang senilai Rp350.000 dan uang tunai sebesar Rp150.000. Sementara, paket sembako dari DKI berupa barang sebesar Rp149.500 tanpa uang tunai di dalamnya.

Gaduh karena sembako

Entah apa alasannya, kenapa sembako selalu bikin heboh. Apa mungkin karena sejarah kelahirannya yang berbarengan dengan situasi krisis yang terjadi saat 1998. Saat muncul pertama kali lewat Keputusan menteri Perindustrian dan perdagangan Nomor 115/MPP/Kep/2/1998 menanggapi kelangkaan akibat krisis 98. Kesan krisis dan gaduh itu bisa jadi selalu menyertai setiap isu soal sembako bergulir.

Entahlah, yang pasti kita masih harus lebih bersyukur. Karena gaduh soal sembako tak mengarah pada kerusuhan sosial seperti terjadi di India. Bukan hanya chaos, India pun kini dihantui oleh ancaman krisis pangan dan bahkan kelaparan.

Ya, selain soal isu kesehatan, pangan memang menjadi persoalan nyata dan mengkhawatirkan. Ini terjadi gara-gara pemberlakukan karantina wilayah ataupun lockdown di sejumlah negara untuk mencegah meluasnya wabah Covid-19. Kondisi tersebut mengharuskan ketersediaan pangan dalam jumlah besar di hampir semua negara. Akibatnya, pasokan pangan dunia pun terganggu.

Negara penghasil gandum terbesar di dunia seperti Rusia, Kazakhstan, dan Ukraina, secara terang menyatakan akan melakukan pembatasan ekspor biji gandum. Untuk beras juga begitu, Vietnam dan Thailand mengatakan lebih mengamankan pasokan dalam negerinya.

Lembaga pangan dunia, FAO lantas mengingatkan jika pandemi Covid 19 bisa menyebabkan krisis pangan dunia.

Sebelum ada Covid-19, sebetulnya baik PBB maupun FAO sudah mengatakan ada 10 negara yang dinilai paling beresiko yaitu: Yaman, Sudan Selatan, Venezuela, Sudan, Zimbabwe, Kamerun, Burkina Faso, Haiti, Afghanistan dan Nigeria.

Kini dengan adanya pandemi Covid 19, bisa jadi tak hanya 10 negara, tapi semua negara yang terjangkit bisa sangat beresiko, terutama negara-negara dengan tingkat pelayanan kesehatan yang kurang baik.

Dilihat dari sistem kesehatannya, Indonesia memang belum bisa dikatakan baik-baik saja. Belum lagi adanya perbedaan pandangan soal penanganan covid-19 baik antara pemerintah daerah dengan pusat, maupun antara Kemenkes dengan IDI. Ini tak bisa ditutup-tutupi, bahwa seperti diakui pengamat politik Kunto Adi Wibowo, tersirat betul ada cita rasa persaingan politik diantara mereka.

Baik Anies, Jokowi, Kemenkes maupun IDI selalu berbeda pendapat soal langkah yang mesti diambil untuk mengontrol penyebaran virus corona. Bahkan soal kapan pertama kali virus ini masuk, lalu langkah awal yang mesti ditempuh, hingga soal berapa jumlah kasus infeksi covid-19 sesungguhnya.

Kembali soal pangan Indonesia, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo pun menjamin ketersediaan 11 komoditas pangan utama dengan menjaga pasokan, maupun stabilitas harga saat memasuki bulan puasa. Pemerintah juga akan mengawal distribusi berbagai bahan pokok ini di tengah terbatasnya pergerakan masyarakat saat pandemi.

Meskipun Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo menggaransi ketersediaan 11 komoditas pangan utama dengan menjaga pasokan, maupun stabilitas harga, namun seperti kita ketahui, selama ini, setiap kali menghadapi bulan puasa, Indonesia memang selalu menghadapi persoalan klasik, yaitu kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok seperti daging, cabai, telur, gula pasir, dan minyak goreng. Puasa kali ini memang bertepatan dengan musim panen, namun karena pandemi Covid-19 maka tentu perlu stimulus yang ekstra.

Stok pangan

Khusus untuk sektor perikanan, Dirjen Perikanan Tangkap, Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) M. Zulficar Mochtar, menuturkan, wabah corona telah mengancam banyak negara di dunia terhadap potensi krisis pangan. Akibat pandemi ini banyak bidang usaha yang jatuh terpuruk. Namun di samping itu ada juga yang bisa survive bertahan, salah satunya bidang perikanan.

Zulficar menjelaskan, meski dalam kondisi wabah, aktivitas bidang perikanan tangkap masih normal di seluruh Indonesia. Nelayan yang menjalankan profesinya setiap hari masih medapatkan hasil seperti biasa, bahkan ada yang over stok.

Di samping itu, pola konsumsi masyakarat akan kebutuhan makan ikan juga masih tinggi, karena 30-50 persen kebutuhan protein berasal dari ikan. Ini akan berpengaruh pada daya beli masyarakat terhadap ikan tangkap.

"Sejauh ini aktivitas nelayan kita masih relatif normal, cold storage penuh, produksi stabil dan potensi tangkapannya masih unggul," paparnya.

Karena itu, Zulficar pun optimis, stok ikan dalam negeri masih aman, karena dalam tiga bulan ke depan jumlah ikan tangkap masih berpotensi produksi hingga sebesar 1,6 juta ton. "Jadi Insyallah sampai Juni ini stok ikan kita masih aman," tuturnya.

Satu hal mungkin yang perlu dicatat, masalah yang dihadapi saat ini adalah soal harga, distribusi, dan negara tujuan ekspor. Pandemi corona telah membuat harga pangan, distribusi jadi sulit, serta banyak negara yang tidak bisa menerima ekspor.

Karena itu, Zulficar mengatakan, pemerintah telah melalukan berbagai upaya untuk menanggulangi masalah tersebut. Seperti mempermudah perizinan melalui Sistem Informasi Izin Layanan Cepat (Silat), kesyahbandaran, kemudahan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) hingga kemudahan ekspor.

"Karena tidak semua negara ekspor tutup. Ada beberapa komoditas ikan yang masih bisa kita ekspor. Karena itu kita permudah dengan perizinan ini yang bisa selesai dalam waktu satu jam," ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga menggelar Program Bakti Nelayan untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19. Melalui program ini dilaksakan protokol penanggulangan virus, hingga pemberian sembako, masker dan multivitamin bagi nelayan.

Kemudian pemerintah juga memberikan stimulus agar para nelayan dan pengusaha bidang perikanan masih berproduksi di tengah pandemi. Seperti pemanfaatan Sistem Resi Gudang, hingga pembelian produk perikanan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Semangat kami adalah semua nelayan dan ABK masih bisa melaut. agar mereka bisa sejahtera dan stok ikan nasional untuk menciptakan ketahanan pangan, juga supaya program makan ikan menjadi baik di masyarakat," ujarnya.

Karena itu, Zulficar pun mengajak semua pihak ikut berupaya agar sektor perikanan tetap bertahan. Menurutnya, masukan dari banyak pihak seperti akademisi, LSM, masyarakat, mupun nelayan sendiri merupakan hal penting agar langkah yang diambil pemerintah bisa relevan.

"Gotong royong adalah kunci dari upaya untuk mengatasi pandemi yang belum pernah terjadi ini. mari kita mengambil peran, dan negara siap mengantisipasi pandemi ini," tandasnya.

Stimulus lintas sektoral

Selain memberi dampak terhadap kesehatan, pandemi Covid-19 juga berdampak besar pada perekonomian, terutama usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM, M. Riza Damanik Phd., mengungkapkan hasil pantauannya dalam 2-3 minggu terakhir. Menurutnya, sebagian besar pelaku usaha yang terkena dampak pandemi Covid-19 itu masuk kategori UMKM. Karena sebagian besar usaha memang masuk kategori itu.

“Kontribusinya untuk PDB nasional adalah 60 persen, dan untuk tenaga kerja sebesar 97 persen. Dari data tersebut, juga diketahui jika hampir 98 persen diantaranya merupakan usaha mikro dan ultra mikro,” ungkap Riza dalam acara diskusi online Kopi Pahit dengan tajuk “Ketahanan Pangan di Tengah Pandemi Covid-19” pada Ahad (19/4/2020) siang.

Lulusan S3 Universitas Sains Malaysia ini lantas mengatakan, jika dari hasil penelusurannya kelompok usaha ini ternyata sangat rentan gegara Covid-19.

“Dalam situasi pandemi Covid-19 kelompok usaha ini sangat rentan, dan itu sudah kami telusuri dengan membuka call center sejak awal,” ujarnya.

Menurut Riza, paling tidak ada lima varian dampak yang dirasakan para pelaku usaha mikro dan ultra mikro di tengah situasi pandemi Covid-19.

“Varian dampak pertama adalah penjualan yang turun, kedua permodalan, ketiga terhambatnya distribusi, keempat bahan baku, dan kelima produksi yang terhambat,” tuturnya.

Riza juga menjelaskan, usaha mikro dan ultra mikro yang paling berat menanggung dampak pandemi covid-19 adalah usaha makanan. Kata dia, ini disebabkan belum semua usaha makanan tersambung dengan platform online.

“Baru 30 persen diantaranya saja yang sudah tersambung dengan platform online. Sementara sisanya sebesar 70 persen belum tersambung,” pungkasnya.

Untuk menghadapi pandemi Covid-19 yang belum juga usai ini, tentu dibutuhkan pendekatan yang komprehensif untuk memitigasi dampak terdalam bagi para pelaku usaha mikro dan ultra mikro.

Berita baiknya, menurut Riza Damanik, pemerintah saat ini melalui Kemenkop UKM tengah menyiapkan stimulus yang diintegrasikan dari hasil kolaborasi lintas kementrian.

“Untuk mematangkan konsep ini sudah dilakukan beberapa kali rapat. Ada yang sudah disepakati ada yang dalam proses pemantapan,” ungkapnya.

Stimulus pertama, kata Riza, berupa program dukungan pembiayaan. Menurut dia, program ini didorong karena pemerintah melihat pembiayaan memang mendesak dan krusial. Dalam konteks ini, ada empat skema yang sedang disiapkan.

Riza lantas menjelaskan, stimulus dukungan pembiayaan ini berupa relaksasi kredit mikro dan ultra mikro, pinjaman baru usaha mikro dan ultra mikro, pinjaman lunak untuk koperasi, serta percepatan dan perluasan KUR.

Stimulus kedua, menurut Riza adalah perluasan pasar. Melalui dukungan ini, pemerintah berharap bisa memberikan motivasi dan keringan kepada pelaku usaha di sektor pangan, perikanan dan peternakan.

“Kita sudah mengujicoba dihampir 50 warung, ada program namanya Belanja di Warung Tetangga,” ungkapnya.

Menurut Riza, dukungan ini merupakan upaya untuk memastikan ada mekanisme usaha yang berjalan di hilir. Karena itu, pihaknya sedang mengintegrasikan program ini dengan 9 BUMN pangan.

“Satu sisi kita berharap mereka menyalurkan bahan sembako dengan harga stabil, sisi lain mereka juga menjadi offtaker dari produk-produk pertanian, perikanan dan perkebunan kita,” ujar Riza.

Jika pembiayaan sudah diberikan, pasar sudah siapkan dan diperluas, maka dukungan selanjutnya yang tak kalah penting adalah mendorong daya beli masyarakat itu sendiri. Pemerintah dalam hal ini Kemenkop dan UKM sedang mendorong integrasi warung tadi ke dalam Kartu Sembako.

“Kita sedang memperluas benefit masyarakat yang menerima manfaat dari kartu sembako. Sehingga mendorong masyarakat belanja kebutuhan pokok ke warung-warung tetangganya yang telah kerjasama dengan BUMN,” ujarnya.

Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB), Prof. Arif Satria menuturkan, meski jika dilihat dari data produksi pangan Indonesia relatif aman, lalu pemerintah juga sudah membuat langkah dan upaya kesigapan pangan, memastikan ketersediaan dan distribusi pangan, maka hal penting lainnya adalah membuat scenario pasca krisis saat pemulihan.

Karena menurut dia, meskipun ada prediksi bahwa di bulan Agustus corona mereda, tapi itu bukan berarti selesai. Sebaliknya, kata dia, justru pemulihan itu yang penting dan sulit. Ada banyak usaha mikro dan ultra mikro yang jatuh, smentara mereka juga belum terintegrasi secara online ke dalam aplikasi-aplikasi daring.

“Maka setelah Agustus ini masalah bukan berarti selesai, justru pasca pemulihan itu yang penting. Karena petani butuh modal untuk berproduksi lagi. Jadi perlu ada langkah-langkah afirmatif. Jadi kalau kita perluas cakupannya bagaimana jaringan pengamanan sosial selama era pandemi," tandasnya.

Selain soal perlunya kolaborasi lintas sektoral, juga diperlukan kesadaran penuh dari setiap warga negara bahwa, dalam kondisi apa pun pangan tak bisa dilupakan, apalagi di masa pandemi covid 19. Dengan kolaborasi dan kesadaran penuh itulah, ketahanan pangan bangsa kita bisa betul-betul teruji.