MPR RI Ungkap Pentingnya Etika Demokrasi Pancasila

MPR RI Ungkap Pentingnya Etika Demokrasi Pancasila
Anggota MPR RI, Cholid Mahmud (dok: istimewa)

MONITORDAY.COM - Demokrasi sebagai sebuah kebaikan bersama yang memiliki konstitusi jelas terkadang malah dijadikan sebagai kebaikan bersama yang berdiri di atas kepentingan individu. 

Ketika masyarakat tidak menyukai sebuah rezim kekuasaan, maka masyarakat akan cenderung menyalahkan sistem, begitu pula sebaliknya.

Demokrasi tanpa etika akan menimbulkan banalitas dan inkonsistensi yang mudah merusak kredibilitas dan kepercayaan publik.

Faktanya, dalam dinamika politik di Indonesia, etika demokrasi Pancasila sudah tergerus kepentingan politik.

Anggota MPR RI, Cholid Mahmud, di sela agenda sosialisasi empat pilar kebangsaan di Burza Hotel, Jogokaryan, Kota Yogyakarta, Senin (8/8/2022), mengatakan, demokrasi sering disalahartikan sebagai kebebasan mutlak.

Sehingga, kadang membuat orang bertindak sewenang-wenang.  

Ia berujar, Indonesia memegang prinsip demokrasi Pancasila.

Maka, nilai-nilai Pancasila harus digunakan dalam praktik demokrasi, di mana kebebasan dan aspirasi rakyat adalah hal yang paling utama.

Tapi, jika kebebasan itu tidak dilandasi pada hukum yang jelas, maka akan menimbulkan konflik.

"Sayangnya, dalam prakteknya sekarang, etika politik seakan hilang tergerus zaman. Ada pasangan kepala daerah yang malah berseteru setelah terpilih. Bersaing, saling menyalip, dan mengatur strategi masing-masing untuk memenangkan Pilkada berikutnya," tandasnya.

"Hanya dengan fatsun politik dan etika demokrasi, maka koalisi dan kehidupan politik akan memiliki kesamaan platform dan soliditas untuk menciptakan pemerintahan dan sistem politik yang stabil serta kondusif," jelasnya. 

Senator asal Yogyakarta itu pun mengingatkan para politikus dan warga pada umumnya, bahwa etika demokrasi adalah kunci bagi koalisi dan kinerjanya bagi bangsa ini.

Etika demokrasi mengharuskan, kepentingan rakyat di atas kepentingan parpol, atau kekuasaan semata.