Pentingnya Vaksinasi untuk Mengakhiri Pandemi

Dalam situasi kedaruratan dan kepercayaan publik yang rendah seperti saat ini, Pemerintah tidak bisa sendiri memberikan pemahaman publik akan pentingnya vaksinasi.

Pentingnya Vaksinasi untuk Mengakhiri Pandemi
Antara Foto/M. Agung Rajasa.


UPAYA sangat gigih telah dilakukan pemerintah untuk mendapatkan pasokan vaksin Covid-19. Melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri BUMN Erick Thohir, serangkaian misi perburuan telah dijalankan sejak Agustus lalu.

Dimulai dengan mengunjungi Negeri Tirai Bambu, Menteri Retno dan Menteri Erick datang untuk menjalin kerjasama pengadaan vaksin dengan Sinovac Biotech. Hasilnya, pasca lawatan tersebut, Bio Farma bergerak cepat dan mulai menggelar uji klinis. Ada 1.620 orang relawan dilibatkan.

Misi perburuan berlanjut, kali ini Menteri Retno dan Menteri Erick bertemu dengan Pimpinan Sinopharm dan Cansino Biologics. Sinopharm sedang melakukan uji klinis fase 3 di Uni Emirat Arab (UEA) bekerjasama dengan G42 ketika itu.

Dua 'pembantu' Jokowi itu lalu juga terbang ke Kota Cambridge, Inggris. Di kota pelajar tua sekitar 8 mil di utara London itu mereka memastikan komitmen pengadaan vaksin dari AstraZeneca.

Last, but not least, Menteri Erick dan Menteri Retno meluncur ke Swiss. Di sebuah kota sekira 70 km dari Pegunungan Alphen, mereka memastikan kerjasama multilateral agar Indonesia masuk ke dalam COVAX Facility dari Global Alliance for Vaccines and Immunization (GAVI). Aliansi yang menjamin akses vaksin Covid-19 bagi negara-negara berpenghasilan menengah dan rendah dengan cara subsidi.

“Perjalanan ini dalam upaya pengamanan komitmen terkait dengan ketersediaan vaksin, baik dalam kerangka kerja sama bilateral maupun multi- lateral,” kata Menlu Retno sepulang lawatan, Jum’at (16/10).

Jika kita kalkulasikan, dari sejumlah komitmen yang telah dijajaki tersebut, maka kira-kira hingga saat ini sudah ada sekira 300 juta dosis. Jumlah tersebut akan direalisasikan secara bertahap di tahun 2020 dan 2021.

Secara rinci, sejumlah vaksin tersebut, seperti dikatakan Ketua Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Airlangga Hartarto, berasal dari Sinovac sejumlah 18 juta di tahun 2020 dan 125 juta vaksin pada tahun 2021.

Sedangkan dari Sinopharm, Indonesia mendapatkan komitmen 15 juta vaksin tahun 2020 dan 50 juta vaksin tahun 2021. Selain itu ada pula komitmen vaksin 15 juta dosis dari Cansino dan 100 juta dosis dari AstraZenica.

Kata Airlangga, dari 300-an juta dosis tersebut yang diutamakan adalah garda terdepan penanganan Covid-19, yakni tenaga medis dan paramedis termasuk pelayan publik seperti TNI dan Polri. Berikutnya adalah tokoh masyarakat, tokoh agama, perangkat daerah, dan sebagian pelaku ekonomi. Seluruh tenaga pendidik dan juga aparatur pemerintah. Target yang juga akan mendapatkan vaksinasi tahap awal adalah peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Penerima Bantuan Iuran.

Dengan upaya tersebut, mestinya orang-orang saat ini penuh harap dan cemas, lantaran menunggu vaksin-vaksin itu datang dengan selamat dan tak kurang satu pun. Apalagi jika melihat kondisi terkini Negeri Tirai Bambu, dimana sudah banyak kota yang penduduknya tak lagi mengenakan masker. Seperti juga saya, rasa-rasanya semua orang di negeri ini sangat ingin segera merdeka dari korona.

Sayangnya, upaya keras tersebut malah diiringi dengan rendahnya penerimaan publik akan vaksin yang disediakan pemerintah. Sangat kontras dengan penerimaan publik atas vaksin di negara-negara lain.

Baru-baru ini, sebuah survei global tentang penerimaan publik yang dilakukan para peneliti dari School of Public Health and Health Policy (Cuny SPH) Barcelona Institute for Global Health (ISGloba), Vaccine Confidence Project di London School of Hygiene and Tropocal Medicine (LSHTM), dan Georgetown University Law Schol dipublis di Jurnal Nature Medicine, Rabu (21/20/2020). Intinya, survei global tersebut menyebut tingkat penerimaan publik terhadap vaksin covid-19 di 19 negara sebanyak 72 persen. Sialnya, penerimaan publik di Indonesia malah di bawah itu.

Rendahnya penerimaan publik Indonesia tersebut juga disampaikan dalam survei yang dilakukan oleh Laporcovid19, Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Dimana penerimaan publik atas vaksin covid-19 malah lebih rendah dari 19 negara yang disurvei secara global. Dari 2.109 responden di semua provinsi, hanya 31 persen mau menerima vaksin Biofarma Sinovac dan 69 persen ragu-ragu hingga menolak. Untuk vaksin Merah Putih, 44 persen responden bersedia dan 56 persen responden ragu-ragu hingga tak mau menerima.

Rendahnya penerimaan publik terhadap vaksin yang disediakan pemerintah ini tentu saja kabar buruk yang harus segera direspon semua pihak; baik pemerintah, DPR, IDI, tenaga medis maupun civil society.

Dalam konteks inilah respon cepat dan tegas Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, yang meminta sertifikasi halal vaksin covid-19 yang tengah disiapkan pemerintah dan MUI jangan jadi kontroversi patut diapresiasi.

Menurut Haedar dalam proses sertifikasi vaksin Covid-19 ini semua elemen harus bersinergi untuk mensukseskan vaksinasi agar pandemi segera teratasi dengan cepat. Dan Indonesia bisa segera pulih kembali.

"Situasi darurat selain memerlukan cepat juga patokan utamanya memecahkan masalah yang emergensi yakni adanya vaksin untuk virus Covid-19. Situasi darurat itu tentu kaidah usul fikihnya juga darurat, bukan serba normal," ujarnya.

Kita ketahui, Muhammadiyah memiliki semangat pembaruan dalam persoalan vaksin ini. Jauh sebelum pandemi covid-19, Muhammadiyah bahkan telah mengakhiri perdebatan soal penggunaan vaksin yang memiliki unsur najis dan haram.

Paling tidak ini terlihat dari putusan Majelis Tarjih PP Muhammadiyah yang disidangkan pada Jum'at 11 juni 2009. Vaksin polio yang memanfaatkan enzim tripsin, sudah difatwakan sebagai sesuatu yang mubah/boleh.

Namun tentu saja, dalam situasi kedaruratan dan kepercayaan publik yang rendah seperti saat ini, Pemerintah tidak bisa sendiri memberikan pemahaman publik akan pentingnya vaksinasi, namun semua pihak. Juga tidak cukup hanya kerja keras berburu vaksin, tapi juga kerja keras meyakinkan publik.

Dalam konteks ini, maka kedaruratan juga memang tidak boleh semata-mata sendirian dipakai sebagai alasan. Perlu kerja cepat dan ilmiah dengan melewati uji klinis vaksin impor dan evaluasinya. Karena walaubagaimana sesuai dengan amanat UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang kesehatan, bahwa keamanan publik tetap harus diutamakan. Itu yang terpenting untuk membuat penerimaan publik terhadap vaksin maupun pemerintah tidak kian ‘jeblog’.

Betapa rakyat Indonesia saat ini sangat membutuhkan vaksin. Karena itu, kepada para pemuja dan penebar berita dusta dan palsu, berhentilah menyebarkan isu-isu hoax seputar vaksin. Jangan bunuh harapan mereka terhadap vaksin!

M. Muchlas Rowi
Pengajar di Kampus IBMT Bekasi