Pimpinan MPR Harus Segera Menindaklanjuti Hasil Paripurna DPD RI

Pimpinan MPR Harus Segera Menindaklanjuti Hasil Paripurna DPD RI

MONITORDAY.COM - Gerakan Masyarakat Progress Indonesia mengingatkan Pimpinan MPR RI agar menghormati keputusan dan segera menindaklanjuti hasil Sidang Paripurna DPD RI. 

Keputusan sidang paripurna DPD RI tanggal 18 Agustus 2022 menarik Fadel Muhammad dari Wakil Ketua MPR unsur DPD yang digantikan dengan Tamsil Linrung usai terpilih melalui mekanisme pemilihan dalam sidang paripurna tersebut. 

DPD RI telah menyampaikan hasil keputusan sidang paripurna dan telah diterima oleh Ketua MPR RI. Dengan demikian maka pimpinan MPR harus segera menindaklanjuti yakni segera mengagendakan pelantikan Wakil Ketua MPR RI terpilih. 

"Pimpinan MPR jangan terpengaruh dengan manuver Fadel Muhammad. Surat DPD tentang penggantian Wakil Ketua MPR yang sudah diterima Ketua MPR harus segera diproses untuk diagendakan pelantikan Wakil Ketua MPR yang baru. Karena telah melalui semua prosedur peraturan yang berlaku," ungkap Taufik, Kordinator Progress Indonesia. 

Dalam Pasal 17 UU MD3 menyatakan bahwa Pimpinan MPR RI berhenti dari jabatannya dikarenakan meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diberhentikan. Selanjutnya dalam pasal 19 UU MD3 mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian dan penggantian pimpinan MPR diatur dalam peraturan MPR tentang Tata Tertib.

"Proses hukum yang diajukan Fadel Muhammad tidak mempengaruhi keputusan paripurna DPD RI, dan tidak boleh menunda pelantikan Wakil Ketua MPR. Kalau Fadel ingin menggugat, seharusnya menggugat sidang paripurna berikut seluruh peserta sidang yang hadir," kata Taufik.

Ditegaskan pula, mengacu pada Tatib MPR Pasal 29 Ayat 3, bahwa setelah Kelompok DPD mengusulkan penggantian Fadel Muhammad di MPR, Fadel tak dapat lagi menjalankan tugas sebagai Wakil Ketua MPR serta diganti paling lambat 30 hari sejak diberhentikan.