Soal Muhammadiyah dan Politik, King Faisal: Menjaga Jarak Bukan Berarti Tidak Boleh Mendekat

Politik kebangsaan, dalam prespektif politik amar ma'ruf nahi munkar relasi dengan kekuatan atau politik praktis ini tak boleh lagi berhenti hanya sebatas pada tataran darul arqam.

Soal Muhammadiyah dan Politik, King Faisal: Menjaga Jarak Bukan Berarti Tidak Boleh Mendekat
Direktur Legal Empowerment And Democracy Indonesia, Dr. King Faisal Sulaiman


MONITORDAY.COM - Sejak awal berdirinya Muhammadiyah sudah memaklumatkan diri sebagai organisasi sosial keagamaan. Dimana fokus kegiatannya di bidang pendidikan, pelayanan sosial, kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan menyebarkan agama.

Adapun, organisasi keagamaan Muhammadiyah telah mewarnai dunia politik Indonesia sejak terbentuk pada 91 tahun silam. Bahkan, perjuangan tersebut telah ada dalam kemerdekaan hingga pergantian berbagai rezim pemerintahan. Dari Orde Lama, Orde Baru, hingga reformasi.

Direktur Legal Empowerment And Democracy Indonesia, Dr. King Faisal Sulaiman mengatakan seharusnya para kader Muhammadiyah tidak hanya sebatas mengikuti pengkaderan darul arqam atau pelatihan yang bertujuan untuk membentuk cara berpikir dan sikap kader dan pimpinan yang kritis. Hal itu terkait seiring dengan meredupnya kiprah kader Muhammadiyah dalam kancah politik.

Menurut King Faisal, dengan berpartisipasinya para muhammadiyah dalam dunia politik dapat menentukan kebijakan memberikan peluang yang besar untuk menjalankan dakwah amar ma'ruf nahi munkar di tatanan sosial secara luas.

"Politik kebangsaan, dalam prespektif politik amar ma'ruf nahi munkar relasi dengan kekuatan atau politik praktis ini tak boleh lagi berhenti hanya sebatas pada tataran darul arqam," kata King Faisal dalam acara diskusi virtual Kopi Pahit bertajuk 'Paradigma Politik Muhammadiyah', Rabu (29/07/2020). 

Lebih lanjut, King Faisal juga menjelaskan secara independen warga Muhammadiyah ada yang bergelut dalam politik, tanpa membawa Muhammadiyah secara kelembagaan. 

Bahkan, kedepan ia berharap kedepan adanya dukungan secara resmi atau secara kelembagaan dalam mendukung kadernya. Sehingga dapat mendorong kadernya terjun di dunia politik. 

"Artinya faktanya hari ini muhammadiyah tidak bisa hanya dalam zona retorika dalam pengertian bagaimana menyiapkan kader terbaik yang punya selera dan kapasitas dalam dunia politik, dengan cara harus memberikan dukungan secara resmi atau sokongan secara kelembagaan, yang terjadi hari ini sifatnya parsial atau spontan," ungkapnya. 

Selain itu, King Faisal juga menegaskan sebagai oraganisasi kemasyarakatan Muhammadiyah memang tegas jelas tidak berpolitik dan tidak memiliki keterikatan khusus dengan partai lain. Namun, bukan berarti Muhammadiyah harus menjaga jarak dari politik. 

"Paradigma politik muhammadiyah tetep dalam konteks politik kebangsaan yang inklusif, bukan berarti meninabobokan atau mengharap dunia politik praktis. Menjaga jarak bukan berarti tidak boleh mendekat, jadi sangat dinamis dan harus mendapatkan support kelembagaan yang resmi dari pimpinan," ujarnya.