Tanggung Jawab Bersama Jaga Kondusifitas, Masyarakat Diminta Tak Terpancing Isu People Power

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta agar masyarakat tidak terpancing dengan wacana 'people power' yang digaungkan oleh salah satu pihak peserta Pilpres 2019.

Tanggung Jawab Bersama Jaga Kondusifitas, Masyarakat Diminta Tak Terpancing Isu People Power
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo.


MONITORDAY.COM - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta agar masyarakat tidak terpancing dengan wacana 'people power' yang digaungkan oleh salah satu pihak peserta Pilpres 2019. Menurutnya, isu tersebut tak mencerminkan tanggung jawab masyarakat yang seharusnya selalu menjaga kondusifitas pasca digelarnya pesta demokrasi. 

"Kita memiliki tanggung jawab yang sama agar Indonesia tetap kondusif, kendati ruang publik masih bising karena dijejali isu-isu tentang hasil Pemilu 2019," tutur Bamsoet, dalam keterangan tertulisnya, Minggu (12/5). 

Ia meminta, agar sesama anak bangsa mendorong semua lapisan masyarakat untuk tetap fokus pada kegiatan ibadah puasa di bulan Ramadhan ini serta melakukan persiapan menyongsong Idul Fitri kedepan. 

Menurut dia, tidak ada alasan masyarakat untuk cemas atau khawatir karena kebisingan yang timbul karena isu-isu seputar hasil Pemilu 2019, termasuk juga isu people power yang diyakini tidak akan menjerumuskan negara dalam situasi tidak kondusif.

Hal ini dinilai karena langkah Polri dan TNI sudah tepat, dengan terus memobilisasi aparat keamanan dan melakukan pendekatan persuasif terkait wacana tersebut. "Isu atau wacana tentang people power dan revolusi telah direspons dengan bijaksana dan terukur oleh Polri," tuturnya. 

Bamsoet menambahkan, pemerintah pun telah menunjuk sebuah tim untuk mengkaji aspek hukum dari ucapan atau pernyataan sejumlah pihak untuk mencegah terjadinya perpecahan bangsa.

Lebih lanjut, politisi partai Golkar ini mengatakan, keputusan pemerintah dan Polri memilih pendekatan halus atau soft approach untuk isu people power dan revolusi menjadi bukti bahwa aspek keamanan nasional dan ketertiban umum masih berada dalam kendali TNI, Polri dan aparat penegak hukum lainnya.

"Pilihan soft approach itu juga menjadi bukti bahwa pemerintah bersama TNI dan Polri tidak panik. Sebab, Indonesia pada dasarnya memang sangat kondusif hingga pasca-pengumuman KPU," ujar Bamsoet.