UU ITE Ancam Kebebasan, Ketua DPR Persilahkan JR Ke MK

Desakan dari sejumlah pihak untuk merevisi Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang dinilai dapat mengancam kebebasan berpendapat dipersilahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). 

UU ITE Ancam Kebebasan, Ketua DPR Persilahkan JR Ke MK

MONITORDAY.COM - Desakan dari sejumlah pihak untuk merevisi Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang dinilai dapat mengancam kebebasan berpendapat dipersilahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). 

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet mempersilahkan pihak-pihak yang ingin merevisi UU ITE untuk mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK). 

"Kita persilahkan saja ya. Silahkan kalau memang ada ingin melakukan gugatan Judicial Review di MK," ujar Bamsoet kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/1/19). 

Menurut Bamsoet, UU ITE sebetulnya sudah berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya. Adapun, terkait vonis hukuman yang dijatuhkan kepada pihak-pihak yang dijerat UU ITE sepenuhnya wewenang pengadilan. 

"Menurut saya apa yang sudah ada dan berjalan sudah sesuai dengan mekanisme yang ada dan sesuai dengan pasal-pasal dalam UU ITE. Pembuktian hukumnya adalah kewenangan kehakiman pengadilan," tutur Bamsoet. 

"Jadi tidak perlu ada yang perlu di persoalkan," imbuhnya. 

Lebih lanjut, upaya untuk merevisi UU ITE juga dapat dilakukan melalui DPR dan juga pemerintah. Sebab, lanjut Bamsoet, produk legislasi itu bisa dihasilkan oleh DPR dan juga pemerintah. 

"Ya dipersilahkan, ada mekanisme yang diatur oleh UU, bisa melalui inisiatif dpr juga bisa melalui inisiatif pemerintah," demikian Bamsoet.